PEKANBARU, LIPO - DPRD Riau minta penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan lebih realistis dan produktif. Pemerintah daerah diminta memastikan terlebih dahulu angka riil penerimaan daerah serta proyeksi pendapatan hingga akhir 2026 sebelum pembahasan APBD 2027 dilanjutkan.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan langkah tersebut penting agar postur APBD 2027 tidak dibangun berdasarkan asumsi pendapatan yang terlalu optimistis.
“Jangan sampai APBD dibangun di atas angka yang terlalu optimistis. Kita harus melihat dulu angka riil penerimaan daerah dan proyeksi pendapatan sampai akhir 2026,” kata Edi, Selasa 18 Agustus 2026.
Menurut Edi, pemerintah perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai kemampuan fiskal daerah. Karena, setiap program dan kegiatan yang dimasukkan dalam APBD 2027 benar-benar disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan agar perubahan APBD tidak hanya menjadi agenda administratif dengan sekadar mencoret atau mengurangi kegiatan. Setiap penyesuaian anggaran harus diarahkan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas belanja daerah.
"Anggaran yang tersedia harus diprioritaskan untuk program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah," jelasnya.
Karena itu, pembahasan APBD 2027 katanya diharapkan tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan kualitas belanja. Program yang tidak memiliki dampak signifikan perlu dievaluasi, sementara kegiatan yang produktif dan menyentuh kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas.
“Perubahan APBD jangan hanya sekadar mengurangi atau mencoret kegiatan. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang ada bisa lebih produktif dan memberikan manfaat yang nyata,” tegasnya.*****
GoogleNews
.jpg)
