Latest Posts

Bicara di Forum IMT-GT, Kapolda Riau: Kerusakan Lingkungan Bisa Berujung Ancaman Keamanan

Wed, 05 Aug 2026 14:12:34 +0700

Pekanbaru, LIPO– Isu lingkungan tidak lagi bisa dipandang semata sebagai persoalan ekologis. Kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlarut, pada akhirnya berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial bahkan ancaman terhadap keamanan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Riau, , saat menjadi pembicara dalam Seminar Green Cities Mayors Council (GCMC) Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 2026 yang digelar di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Rabu (5/8/2026).

Di hadapan para kepala daerah dan delegasi dari Indonesia, Malaysia, serta Thailand, Herry memaparkan konsep Green Policing yang dikembangkan Polda Riau sebagai pendekatan kepolisian yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan, edukasi, restorasi, hingga kolaborasi lintas sektor.

Menurut Herry, gagasan Green Policing lahir dari pengalaman empiris selama memimpin Polda Riau sejak 2025. Ia menyoroti bahwa Provinsi Riau memiliki kekayaan alam yang besar, mulai dari hutan tropis, ekosistem gambut yang berperan penting dalam regulasi iklim global, hingga sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Namun di sisi lain, Riau juga dihadapkan pada berbagai persoalan lingkungan serius seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pertambangan ilegal, pembalakan liar, perambahan kawasan konservasi, hingga pencemaran sungai.

“Selama ini respons utama tentu melalui penegakan hukum. Pelaku ditangkap dan diproses. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum saja tidak cukup memutus siklus persoalan lingkungan,” ujar Herry.

Ia menilai, kejahatan lingkungan memiliki karakter berbeda dibandingkan kejahatan konvensional. Meskipun pelaku dapat dihukum, kerusakan ekologis yang telah terjadi tidak serta-merta dapat dipulihkan.

Sebagai contoh, ketika sungai tercemar, dampaknya tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, terutama anak-anak yang kehilangan ruang hidup dan hubungan dengan alam.

“Hukum bisa menghentikan pelaku, tetapi tidak otomatis memulihkan ekosistem. Kepastian hukum belum tentu menciptakan keberlanjutan,” tegasnya.

Kesadaran itulah yang menjadi titik awal lahirnya Green Policing. Pendekatan ini mendorong kepolisian untuk tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mencegah kerusakan lingkungan berkembang menjadi ancaman keamanan yang lebih luas.

Herry menekankan bahwa hubungan antara lingkungan dan keamanan sangat erat. Kerusakan daerah aliran sungai dapat memicu banjir, perambahan hutan berpotensi menimbulkan konflik sosial, sementara degradasi lingkungan dapat melahirkan berbagai persoalan baru di tengah masyarakat.

“Ketika lingkungan melemah, maka keamanan juga ikut melemah,” ujarnya.

Dalam implementasinya, Polda Riau memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga masyarakat di tingkat akar rumput.

Ia menilai persoalan lingkungan sering kali bukan karena tidak adanya institusi yang bekerja, melainkan lemahnya konektivitas antar lembaga. Karena itu, Green Policing dikembangkan sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan berbagai pihak.

“Bagi kami, Green Policing bukan sekadar pendekatan kepolisian, tetapi sudah menjadi ruang kolaborasi,” katanya.

Salah satu contoh penerapan konsep tersebut dilakukan dalam penanganan pertambangan ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah penegakan hukum, aparat kepolisian kembali ke lokasi untuk mendorong langkah restorasi, seperti pemasangan tanda perlindungan lingkungan, penanaman pohon, edukasi masyarakat, hingga penguatan pendidikan lingkungan.

Pengalaman tersebut semakin memperkuat pandangan bahwa keamanan di masa depan tidak cukup dimaknai sebagai kondisi tanpa kejahatan.

“Keamanan juga berarti hadirnya lingkungan yang sehat,” tambahnya.

Dalam forum IMT-GT, Herry juga menegaskan bahwa pembangunan kota hijau tidak bisa dilakukan secara parsial. Keberlanjutan sebuah kota sangat bergantung pada kondisi ekosistem di wilayah sekitarnya, seperti hutan di hulu, aliran sungai, hingga kepercayaan sosial masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa masa depan kota-kota di kawasan IMT-GT tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pembangunan, tetapi juga kemampuan menjaga keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, dan keamanan.

“Melindungi lingkungan bukan sekadar menjaga alam, tetapi juga menjaga masa depan masyarakat dan generasi mendatang,” ujar lulusan Akpol 1996 tersebut.

Menutup paparannya, Herry menyampaikan pesan yang menjadi semangat Green Policing di Riau. “Jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita," pungkasnya.(***)

HUT ke-81 RI, Dukung Swasembada Pangan, PT PLN NP UP Tenayan dan PT RiPB Kolaborasi Pemanfaatan Limbah FABA

Wed, 05 Aug 2026 14:08:14 +0700

Pekanbaru, LIPO – Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju", PT PLN Nusantara Power UP Tenayan terus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional melalui kolaborasi lintas sektor.

Salah satunya diwujudkan melalui kunjungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Pangan Bertuah untuk menjajaki pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) Limbah FABA sebagai bahan baku pupuk kompos guna mendukung program swasembada pangan di Provinsi Riau.

Kunjungan tersebut disambut oleh Tim Lingkungan PLTU Tenayan yang memaparkan proses pengelolaan Limbah FABA beserta potensi pemanfaatannya sebagai alternatif bahan campuran pupuk kompos. Inovasi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi ramah lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian melalui penyediaan pupuk alternatif yang berkualitas.

Direktur PT Riau Pangan Bertuah, Ade Daulay, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan serangkaian pengujian terhadap pupuk kompos berbahan FABA untuk mengetahui efektivitasnya terhadap pertumbuhan tanaman dan kelayakannya sebagai alternatif pupuk bagi petani di Provinsi Riau.

"Hasil pengujian ini akan menjadi dasar dalam mengembangkan pemanfaatan pupuk kompos berbahan FABA sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi petani serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Riau," ujar Ade Daulay.

Manager PT PLN Nusantara Power UP Tenayan menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui inovasi pemanfaatan Limbah FABA yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

"Melalui sinergi ini, PLTU Tenayan berharap pemanfaatan Limbah FABA tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan limbah PLTU, tetapi juga mampu mendukung ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat kolaborasi antara dunia industri dan pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Riau."

Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa kemandirian bangsa tidak hanya diwujudkan melalui ketahanan energi, tetapi juga melalui ketahanan pangan. Sinergi antara PT PLN Nusantara Power UP Tenayan dan PT Riau Pangan Bertuah diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi nyata dalam mewujudkan pertanian yang lebih produktif, berkelanjutan, serta mendukung tercapainya swasembada pangan di Provinsi Riau sebagai bagian dari Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.(***)

Tim SAR Sisir Sungai Kampar, Korban yang Lompat dari Jembatan Merangin Masih Hilang

Wed, 05 Aug 2026 14:01:30 +0700

PEKANBARU, LIPO – Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian hari kedua terhadap seorang pria yang diduga melompat dari Jembatan Merangin, Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan pencarian diawali dengan briefing pada pukul 07.00 WIB guna menentukan strategi dan pembagian tugas tim di lapangan.

Kepala Kantor SAR Pekanbaru, Budi Cahyadi mengatakan, personel langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian hingga sejauh kurang lebih 4 kilometer ke arah hilir Sungai Kampar, sesuai dengan rencana operasi hari kedua.

"Operasi ini melibatkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru bersama unsur SAR gabungan lainnya. Metode yang digunakan yakni penyisiran permukaan sungai pada sejumlah sektor yang telah ditentukan sebelumnya," kata Budi, Rabu (5/8/2026).

Selama pelaksanaan pencarian, seluruh personel tetap mengutamakan keselamatan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) serta mengikuti prosedur operasi standar yang berlaku.

"Korban diketahui berinisial Boyko Gulo (25) warga Desa Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Hingga akhir operasi hari kedua, korban belum berhasil ditemukan," jelasnya.

Tim SAR Gabungan memastikan pencarian akan terus dilanjutkan sesuai rencana operasi, dengan harapan korban segera ditemukan.)(***)

Misteri Kematian Dokter di Siak Terjawab, Ini Kesimpulan Polisi

Wed, 05 Aug 2026 12:27:25 +0700

PEKANBARU, LIPO – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Siak menuntaskan penyelidikan kasus penemuan jenazah dr. Alex Cristo Loris yang sebelumnya ditemukan di semak belukar di samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak, Jalan Raja Kecik, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

Korban ditemukan pada Selasa, 14 Juli 2026 sekitar pukul 11.30 WIB. Setelah melalui serangkaian penyelidikan ilmiah (scientific crime investigation), polisi memastikan bahwa penyebab kematian korban bukan akibat tindak pidana, melainkan karena perbuatannya sendiri.

Kasatreskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos menjelaskan bahwa sejak laporan diterima, pihaknya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, memeriksa rekaman CCTV, serta meminta keterangan sejumlah saksi.

"Dari hasil olah TKP, korban ditemukan dalam posisi terlentang sekitar lima meter dari pagar luar rumah sakit. Di dekat jasad korban ditemukan sebuah tas berisi perlengkapan medis, seperti stetoskop, obat anestesi Propofol, ampul Lidocaine, spuit berisi Fentanyl Citrate dan Rocuronium Bromide, serta sejumlah jarum suntik," kata Raja, Rabu (5/8/2026).

Rekaman CCTV dari dua sumber memperlihatkan korban berjalan seorang diri menuju lokasi pada malam sebelum ditemukan meninggal dunia, tanpa adanya orang lain yang mendampingi.

"Hasil autopsi menunjukkan adanya bekas suntikan pada punggung tangan kiri korban yang diduga menjadi jalur masuk obat Rocuronium ke dalam tubuh. Pemeriksaan toksikologi juga menemukan kandungan zat tersebut pada urine, darah, dan organ ginjal korban," jelasnya.

Ahli forensik menyimpulkan bahwa Rocuronium menyebabkan kelumpuhan total otot pernapasan sehingga korban mengalami asfiksia atau mati lemas. Sementara itu, memar di kepala tidak berkontribusi terhadap kematian, dan luka lain pada tubuh merupakan luka pascakematian akibat aktivitas serangga.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil Laboratorium Forensik Polda Riau yang menyatakan bercak darah pada jarum suntik identik dengan DNA korban, mengindikasikan bahwa alat tersebut digunakan sendiri oleh korban.

Selain aspek medis, penyidik juga mendalami kondisi psikologis korban. Hasil pemeriksaan psikologi forensik mengungkap adanya tekanan mental yang diduga berasal dari berbagai faktor, seperti persoalan finansial, beban pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), serta tanggung jawab keluarga.

Sebagai peserta PPDS Anestesi, korban diketahui memiliki pengetahuan dan akses terhadap obat-obatan anestesi, yang kemudian menjadi faktor yang mempermudah tindakan tersebut.

"Dari pemeriksaan digital forensik terhadap telepon genggam korban, ditemukan pesan yang belum terkirim kepada istrinya yang berbunyi, “Maaf sayang, aku udah enggak tertolong lagi.” Selain itu, terdapat riwayat keluhan terkait utang pinjaman online, indikasi penggunaan dana berlebih, serta catatan pribadi yang masih terkunci," ungkapnya.

Selama proses penyelidikan, Satreskrim telah memeriksa 14 orang saksi, mulai dari petugas keamanan, rekan kerja, tenaga medis, keluarga korban, hingga ahli farmakologi.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti, keterangan saksi, hasil autopsi, serta pemeriksaan forensik dan psikologi, penyidik memastikan tidak ditemukan indikasi pembunuhan dalam kasus ini.

Polres Siak menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhum dan mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu proses penyelidikan.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta menghormati privasi keluarga korban di tengah duka yang mendalam.(***)

Cegah HIV/AIDS, Pemko Pekanbaru Gencarkan Sosialisasi ke Siswa MAN 2

Wed, 05 Aug 2026 11:53:16 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menggencarkan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS kepada generasi muda. Edukasi menyasar sekolah agar siswa memahami bahaya penyakit dan cara pencegahannya.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar saat menjadi narasumber sosialisasi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Pekanbaru, Rabu (5/8/2026). Ratusan siswa siswi mengikuti kegiatan tersebut.

Wawako Markarius mengajak para siswa mewaspadai penularan HIV/AIDS yang disebutnya bisa menghambat masa depan.

"Kepada generasi muda Kota Pekanbaru, kita harus waspada dengan penularan HIV/AIDS. Karena penyakit ini merusak masa depan, menjadi penghalang cita-cita, dan menghancurkan hati orang tua," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data terbaru, kasus HIV/AIDS kini banyak ditemukan di kalangan usia produktif termasuk mahasiswa. Penularan terbanyak terjadi melalui hubungan seksual tidak aman dan penggunaan jarum suntik tidak steril.

"Guru dan kepala sekolah juga, kalau ada siswa yang mengalami perundungan, pelecehan, atau perilaku berisiko harus segera ditangani dan didampingi agar tidak semakin berkembang," jelasnya.

Markarius menegaskan Pemko Pekanbaru akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Riau, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan, kepala sekolah, serta lembaga keagamaan untuk memperluas sosialisasi dan pencegahan.

Langkah yang dilakukan meliputi edukasi kesehatan reproduksi, penyuluhan bahaya narkoba dan seks bebas, serta penguatan peran guru BK dan orang tua dalam mengawasi pergaulan anak.

"Anak-anak kita minta waspada sejak dini. Jaga pergaulan, hindari perilaku berisiko, dan jangan ragu melapor ke guru jika ada hal yang tidak nyaman," pesannya.

Pemko juga mendorong siswa untuk berani menolak ajakan negatif dan lebih fokus pada prestasi akademik maupun kegiatan positif di sekolah.

KPA Kota Pekanbaru sebelumnya mencatat edukasi komprehensif menjadi kunci menekan penularan HIV/AIDS. Informasi yang benar tentang cara penularan dan pencegahan diharapkan membuat generasi muda lebih terlindungi.*****

IMT-GT Green Cities Mayor Council 2026 Resmi Dibuka di Pekanbaru, Bahas Pembangunan Kota Hijau

Wed, 05 Aug 2026 11:46:52 +0700

PEKANBARU, LIPO - Kota Pekanbaru resmi menjadi tuan rumah pertemuan internasional Indonesia Malaysia Thailand (IMT) Growth Triangle Green Cities Mayor Council (GCMC) 2026.

Ajang yang mempertemukan para kepala daerah dari 3 negara itu dibuka Rabu (5/8/2026) di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Acara pembuka diawali dengan Seminar Pembangunan Kota Hijau. Hadir Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang secara resmi membuka rangkaian kegiatan hingga 7 Agustus 2026.

Wako Agung Nugroho mengaku bangga Pekanbaru mendapat amanah menjadi tuan rumah pertemuan kepala daerah se-IMT GT.

"Ini sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Riau. Dan sebuah kebanggaan bagi kami bahwa IMT-GT ini tuan rumahnya sudah diberikan amanah kepada Pemerintah Kota Pekanbaru," kata Agung.

Menurutnya, pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Kerja sama antar kepala daerah di Indonesia, Malaysia, dan Thailand sangat penting untuk memajukan wilayah masing-masing.

"Tentu kerja sama ini juga tidak terlepas bagaimana kerja sama kita dalam mensejahterakan masyarakat kita di daerah masing-masing," ucapnya.

Dalam sambutannya, Agung memaparkan sejumlah program yang digagas Pemko Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai kota hijau. Termasuk program "Green Policing" yang digagas Kapolda Riau.

"Tema ini mengingatkan kita bahwa kepedulian kita tidak lagi tentang bagaimana membangun gedung-gedung besar. Tapi bagaimana kita menjaga alam. Karena menjaga alam bagian juga menjaga masa depan anak-anak kita," tegasnya.

Ia menyoroti alih fungsi lahan, sungai, hingga laut yang kini banyak dibangun gedung. Karena itu ia mengajak para kepala daerah yang hadir untuk berkomitmen menjaga lingkungan.

"Kami sering diingatkan bahwa ketika kita memuliakan alam, memuliakan sungai, maka kita juga akan dimuliakan oleh alam yang selalu kita tempati ini," pungkas Agung.

Pertemuan GCMC 2026 ini diharapkan menghasilkan rekomendasi bersama terkait pembangunan kota hijau, perubahan iklim, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan IMT-GT.*****

Antisipasi Kenaikan Harga, DPRD Pekanbaru Ajak Warga Tanam Sayur dan Cabai di Pekarangan

Wed, 05 Aug 2026 11:37:26 +0700

PEKANBARU, LIPO - Menanggapi tren kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Zainal Arifin mendesak Pemko Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat program ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Menurut Zainal, penguatan ketahanan pangan lokal menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan Kota Pekanbaru terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

"Dalam rangka mengantisipasi keresahan masyarakat terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di pasaran, saya meminta Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru memberikan edukasi tentang ketahanan pangan kepada masyarakat," ujar Zainal Arifin, Selasa (5/8/2026).

Zainal mengusulkan dua langkah konkret yang bisa langsung dijalankan.

Pertama, edukasi kepada warga untuk memanfaatkan lahan tidur dan lahan kosong di sekitar rumah. Lahan tersebut bisa ditanami komoditas pangan cepat panen seperti sayuran dan cabai.

"Kalau lahan tidur ataupun lahan di lingkungan sekitar dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran, cabai, serta kebutuhan pokok lainnya, maka kita tidak mutlak tergantung kepada provinsi lain," katanya.

Kedua, Dinas Ketahanan Pangan diminta membentuk Kelompok Wanita Tani atau KWT di tiap kelurahan. KWT dinilai efektif sebagai wadah pemberdayaan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

"Kita berharap masyarakat Kota Pekanbaru tidak hanya mengandalkan belanja konsumtif. Kalau bisa, kita sendiri memproduksi sebagian kebutuhan pokok dengan menanam sayur-sayuran dan cabai di lahan yang ada," ujarnya.

Zainal mengakui saat ini harga kebutuhan pokok memang cenderung naik. Kenaikan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari dalam negeri hingga kondisi global.

"Memang kita lihat harga kebutuhan pokok sekarang cenderung naik. Hal ini dipengaruhi banyak faktor, salah satunya konflik internasional yang berdampak terhadap harga minyak dunia. Bukan hanya Indonesia, negara lain juga merasakan dampaknya," ungkapnya.

Karena itu ia mengajak masyarakat mengubah pola pikir dari sekadar konsumen menjadi lebih produktif.

Sebagai mitra kerja Dinas Ketahanan Pangan, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru telah menyampaikan usulan tersebut agar segera ditindaklanjuti melalui program yang menyentuh langsung masyarakat.*****

BRK Syariah Apresiasi Polda Riau Ungkap Dugaan Korupsi KUR yang Dilaporkan Sejak 2024

Wed, 05 Aug 2026 11:14:40 +0700

PEKANBARU, LIPO – PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) menegaskan komitmennya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk fraud maupun penyimpangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaporan dugaan tindak pidana dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan agribisnis di Cabang BRK Syariah Siak Sri Indrapura kepada Polda Riau.

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan, T.M Fadhly Kholis juga mengapresiasi jajaran penyidik Subdit III Tipibank Ditreskrimsus Polda Riau yang telah bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut hingga berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pegawai.

Laporan disampaikan BRK Syariah pada 29 November 2024. Dugaan penyimpangan terjadi pada periode April 2023 hingga April 2024 dan melibatkan mantan Account Officer (AO) berinisial AS yang diduga bekerja sama dengan pihak eksternal.

Modus yang digunakan diduga dengan mengajukan pembiayaan atas nama pihak lain, sementara manfaat pembiayaan tersebut dinikmati oleh pihak ketiga.

Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/573/XII/2024/Ditreskrimsus pada 3 Desember 2024. Proses penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari internal BRK Syariah, nasabah, serta pihak eksternal yang terkait. Dalam penanganan perkara ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau juga telah melakukan perhitungan kerugian negara.

Fadhly menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.

"Manajemen BRK Syariah mengapresiasi profesionalisme penyidik Subdit III Tipibank Ditreskrimsus Polda Riau yang telah mengungkap dugaan korupsi KUR di Cabang Siak berdasarkan laporan yang kami sampaikan pada akhir 2024. Hal ini menjadi bukti bahwa setiap dugaan penyimpangan harus diproses secara hukum demi menjaga kepercayaan publik," ujarnya.

Fadhly menegaskan bahwa BRK Syariah menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap fraud. Tidak ada ruang bagi setiap tindakan yang merugikan perusahaan, negara, maupun masyarakat. Seluruh proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan BRK Syariah akan terus bersikap kooperatif dalam mendukung penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, BRK Syariah terus memperkuat sistem pengendalian internal, manajemen risiko, pengawasan pembiayaan, penerapan strategi anti-fraud, mekanisme Whistleblowing System, serta pelatihan kepatuhan dan anti-fraud secara berkala bagi seluruh pegawai guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.*****

Dinilai Beratkan Media Startup, SMSI Riau Minta Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 Dikaji Ulang

Wed, 05 Aug 2026 10:58:03 +0700

Pekanbaru, LIPO - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Riau meminta Kementerian Hukum (Kemenkum) mengkaji ulang implementasi Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025 tentang kewajiban pelaporan tahunan Perseroan Terbatas (PT).

Kenapa? karena aturan tersebut berpotensi menambah beban operasional perusahaan pers daerah, khususnya media startup yang masih berjuang mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Ketua SMSI Riau Luna Agustin mengatakan, sebagian besar perusahaan media siber di daerah masih beroperasi dalam skala usaha yang setara dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karena itu, kewajiban pelaporan yang membutuhkan jasa notaris dengan biaya yang diperkirakan mencapai sekitar Rp6 juta setiap tahun dinilai menjadi beban yang cukup berat.

"Media startup saat ini sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari penurunan pendapatan iklan, persaingan dengan platform digital global, hingga meningkatnya biaya operasional. Jangan sampai regulasi baru justru semakin menjepit ruang gerak media lokal," ujar Luna di Pekanbaru, Rabu (05/08/2026).

Menurutnya, implementasi Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi perusahaan pers daerah dan berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi riil industri media, terutama media siber yang baru berkembang dan memiliki keterbatasan sumber daya.

Luna menilai, semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudahan berusaha dan pemberdayaan UMKM seharusnya juga tercermin dalam kebijakan yang menyentuh industri pers.

Media startup, katanya, merupakan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang perlu didukung agar mampu tumbuh, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Karena itu, SMSI Provinsi Riau berharap Kementerian Hukum membuka ruang dialog dengan organisasi perusahaan pers dan pelaku media sebelum implementasi aturan tersebut diberlakukan secara penuh.

Langkah tersebut dinilai penting agar regulasi yang diterapkan tetap memberikan kepastian hukum tanpa menghambat keberlangsungan media startup dan perusahaan pers daerah.

SMSI Riau juga mengajak pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan pers berskala kecil, sehingga tujuan tertib administrasi perusahaan dapat tercapai tanpa mengorbankan pertumbuhan industri media nasional.

Menurutnya, berbagai kebijakan dan tantangan yang dihadapi industri media digital membuat perusahaan media rintisan berada dalam posisi yang semakin terjepit.

Luna mengatakan, media startup memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman informasi, memperkuat demokrasi, serta membuka ruang bagi jurnalisme lokal. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan persaingan dengan platform digital global, media siber skala kecil justru menghadapi tekanan yang semakin berat.

"Media startup membutuhkan ruang tumbuh yang sehat. Jangan sampai kebijakan yang ada justru membuat media lokal semakin sulit berkembang," ujarnya.

Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan media siber nasional, terutama media startup yang masih berjuang membangun usaha di tengah tantangan ekonomi dan perubahan ekosistem digital.

Menurut Luna, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan industri pers nasional melalui regulasi yang adil, dukungan terhadap ekosistem media digital, serta memastikan adanya persaingan yang sehat antara media lokal dan platform digital.

Selain itu, ia menilai keberadaan media startup tidak hanya berfungsi sebagai pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat hingga ke daerah.

SMSI Provinsi Riau berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan organisasi perusahaan pers guna merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan media nasional sekaligus memperkuat kebebasan pers yang bertanggung jawab.

"Harapan kami, pemerintahan Presiden Prabowo mampu menciptakan iklim usaha media yang lebih sehat, sehingga media startup dapat tumbuh, mandiri, dan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa," tutup Luna Agustin.(***)

Semarak HUT ke-81 RI, Komitmen Berikan Manfaat bagi Masyarakat PLN NP UP Tenayan Hadirkan Program Derma Nusantara

Wed, 05 Aug 2026 10:52:32 +0700

Pekanbaru, LIPO– Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ikhtiar spiritual dalam menjalankan amanah menjaga keandalan pasokan listrik nasional, PT PLN Nusantara Power UP Tenayan melaksanakan Program Derma Nusantara 2026.

Sebuah gerakan kepedulian sosial yang diinisiasi oleh PT PLN Nusantara Power dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Unit Pembangkitan di Indonesia.

Mengusung tema "Menguatkan Ikhtiar, Menjemput Keberkahan", Program Derma Nusantara menjadi implementasi semangat kemerdekaan melalui aksi nyata berbagi kepada sesama. Semangat gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia diwujudkan melalui doa bersama serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di PLTU Tenayan, kegiatan dilaksanakan di Panti Asuhan Al Istiklal dengan penyerahan 50 paket sembako kepada anak-anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Kegiatan diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus memohon keselamatan, kelancaran operasional pembangkit, serta keberkahan bagi seluruh insan PLN Nusantara Power UP Tenayan dalam menjalankan tugas menyediakan energi yang andal bagi masyarakat.

Bapak Rendi Diawangsa Selaku Asman Bussiness Support PLTU Tenayan menyampaikan bahwa Program Derma Nusantara ini dan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

"Kemerdekaan mengajarkan kita pentingnya persatuan, gotong royong, dan saling peduli. "Melalui Program Derma Nusantara, kami ingin menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan anak-anak di Panti Asuhan Al Istiklal serta menjadi penguat semangat kebersamaan dan kepedulian. Kami juga berharap doa yang dipanjatkan bersama menjadi ikhtiar spiritual agar seluruh kegiatan operasional perusahaan senantiasa diberikan kelancaran, keselamatan, dan keberkahan," ujarnya.

Program Derma Nusantara merupakan bagian dari komitmen PT PLN Nusantara Power dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kemitraan sosial.

Melalui semangat "Energi untuk Negeri, Kepedulian untuk Sesama", PLN Nusantara Power UP Tenayan percaya bahwa energi yang dihasilkan tidak hanya menerangi kehidupan, tetapi juga menjadi penggerak tumbuhnya kepedulian, kebersamaan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia, Program Derma Nusantara menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seluruh elemen bangsa dapat saling menguatkan, berbagi, dan tumbuh bersama demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya. "Menguatkan Ikhtiar, Menjemput Keberkahan." Bersama menyalakan harapan, berbagi kebahagiaan, dan melangkah menuju Indonesia yang lebih kuat melalui semangat gotong royong dan kepedulian.(***)

NTP Provinsi Riau Naik 0,31 Persen pada Juli 2026

Wed, 05 Aug 2026 10:29:09 +0700

PEKANBARU, LIPO - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau pada Juli 2026 sebesar 194,29, atau meningkat 0,31 persen dibandingkan Juni 2026 yang sebesar 193,69.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, mengatakan bahwa peningkatan NTP terjadi karena kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,39 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang sebesar 0,08 persen.

"NTP merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani. Kenaikan NTP menunjukkan adanya perbaikan daya beli petani dibandingkan bulan sebelumnya," ujar Asep, Rabu 5 Agustus 2026.

Secara regional, hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan NTP pada Juli 2026. Sebanyak 9 dari 10 provinsi mencatat kenaikan NTP. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,28 persen, diikuti Provinsi Lampung sebesar 2,11 persen, dan Provinsi Bengkulu sebesar 1,68 persen. Sementara itu, Provinsi Sumatera Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan NTP, yaitu sebesar 0,81 persen.

Selain NTP, BPS katanya juga mencatat Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Pertanian di Provinsi Riau meningkat 0,05 persen pada Juli 2026. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya indeks pada kelompok transportasi sebesar 1,51 persen, pendidikan sebesar 1,19 persen, serta rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,78 persen.

Peningkatan juga terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,16 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen, kesehatan sebesar 0,10 persen, pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,05 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.

Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami penurunan sebesar 0,33 persen, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang turun 0,32 persen.

Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Provinsi Riau juga menunjukkan tren positif. Pada Juli 2026, NTUP tercatat sebesar 189,04, naik 0,21 persen dibandingkan Juni 2026 yang sebesar 188,65.

"Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Petani sebesar 0,39 persen, sementara Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) naik 0,18 persen,"terangnya.*****

BMKG Prakirakan Hari Ini Potensi Hujan Minim, 44 Titik Panas Terdeteksi Terbanyak di Daerah Ini

Wed, 05 Aug 2026 09:23:57 +0700

PEKANBARU, LIPO– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Rabu (5/8/2026) didominasi kondisi udara kabur hingga cerah berawan pada pagi hari.

Memasuki siang hingga sore, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, dan Indragiri Hilir.

Pada malam hingga dini hari, hujan ringan diprakirakan meluas ke sejumlah daerah, meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, serta Kota Pekanbaru.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Elisa JS Kedang, menyampaikan tidak ada peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Riau pada hari ini.

"Suhu udara diprakirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 55 hingga 98 persen. Angin bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan 10–30 kilometer per jam," ujarnya.

Sementara itu, tinggi gelombang di seluruh perairan Provinsi Riau diprakirakan berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter atau masuk kategori rendah sehingga relatif aman untuk aktivitas pelayaran, dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca terkini.

Di sisi lain, BMKG mencatat jumlah titik panas (hotspot) di Pulau Sumatera terpantau sebanyak 426 titik. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan hotspot terbanyak, yakni 169 titik, disusul Bangka Belitung 94 titik, Lampung 46 titik, dan Jambi 42 titik.

Untuk Provinsi Riau, jumlah hotspot tercatat sebanyak 44 titik, menurun dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 67 titik.

Sebaran hotspot di Riau meliputi Indragiri Hilir sebanyak 11 titik, Indragiri Hulu 9 titik, Kota Dumai 8 titik, Pelalawan 7 titik, Kuantan Singingi 4 titik, Siak 2 titik, Rokan Hilir 2 titik, dan Kampar 1 titik.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang masih terdeteksi memiliki titik panas, serta terus memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas di luar ruangan.(***)

Kejagung-Polri Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Wed, 05 Aug 2026 09:16:55 +0700

LIPO - Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kortas Tipidkor Polri memastikan siap menghadapi gugatan praperadilan yang akan diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus , Febrie Adriansyah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan tidak mempersoalkan langkah hukum yang akan dihadapi oleh Febrie itu.

Silakan itu hak tersangka dan penasihat hukum kalau mau ajukan praperadilan dan sudah diatur dalam KUHAP, katanya kepada wartawan, Rabu (5/8).

Anang mengatakan mengungkapkan juga akan mengungkap asal-usul kepemilikan emas 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di rumah Sentul milik Febrie dalam konferensi.

Ia memastikan seluruh proses hukum yang telah dilakukan mulai dari penggeledahan hingga penyitaan dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik.

“Semua itu nanti akan kita buktikan di konferensi,” jelasnya.

Sementara itu, Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi memastikan bersiap juga siap menghadapi seluruh gugatan yang akan dilayangkan Febrie mulai dari penetapan status tersangka hingga penyetaan aset.

Kortas Tipidkor Polri siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut, tuturnya.

Sebelumnya Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah akan mengajukan gugatan praperadilan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) emas 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di rumah Sentul.

Pengacara Febri Diansyah mengatakan ada dua gugatan praperadilan yang akan diajukan kliennya ke Pengadilan Negeri. Pertama berkaitan dengan penetapan status tersangka dan upaya tersingkir yang dilakukan oleh Kejagung terhadap kliennya.

“Kedua terkait dengan upaya pemaksaan terhadap tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan/atau Kortas Tipikor,” jelasnya.(***)

Semangat Dirgahayu RI, Warga Antusias Ikuti Pelatihan Budidaya Nila Sistem Bioflok yang Digelar PLN NP UP Tenayan

Wed, 05 Aug 2026 09:07:22 +0700

PEKANBARU, LIPO - Sebagai wujud nyata komitmen berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasi, PT PLN Nusantara Power UP Tenayan kembali menggelar kegiatan edukatif bertajuk Pelatihan Budidaya Ikan Nila Sistem Bioflok guna menjaga ketahanan pangan, Sabtu (25/07/26).

Dengan semangat dirgahayu republik Indonesia, Kegiatan yang berlangsung di kawasan PLTU Tenayan ini disambut antusias oleh warga. Tercatat, hampir 30 peserta hadir mengikuti pelatihan intensif ini. Sebanyak 25 peserta di antaranya merupakan anggota Kelompok Usaha Bersama (Kube) Mina Cahaya Nila Sehati yang berdomisili di Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya.

Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari program sukses sebelumnya yang terus didorong oleh PLN untuk menciptakan ketahanan pangan dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar ring 1 perusahaan.

Asisten manajer business support PT PLN Nusantara Power UP Tenayan, Rendi , Dalam keterangannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bukan sekadar menggugurkan kewajiban tanggung jawab sosial (CSR), melainkan langkah konkret untuk membangun ekosistem kemandirian masyarakat.

"Program budidaya dengan sistem bioflok ini adalah wujud komitmen berkelanjutan kami. Kami ingin masyarakat, khususnya Kube Mina Cahaya Nila Sehati, memiliki daya saing dan keterampilan modern. Sistem bioflok ini terbukti lebih efisien dan ramah lingkungan. Harapan kami, ilmu yang didapat hari ini bisa langsung diaplikasikan, menjadi motor penggerak ekonomi keluarga, dan pada akhirnya mengangkat kesejahteraan warga di Tenayan Raya," ujar Rendi.

Sistem bioflok sendiri dikenal sebagai inovasi budidaya perikanan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah limbah kotoran ikan menjadi pakan bernutrisi tinggi. Selain menghemat biaya pakan, metode ini sangat hemat air dan lahan, sehingga sangat cocok diterapkan oleh masyarakat perkotaan atau kelompok usaha skala menengah.

Endo, perwakilan dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Karya Emas Bersama yang turut hadir sebagai narasumber (narsum) dalam kegiatan ini, memberikan testimoni dan semangat yang menggugah para peserta baru.

"Sistem bioflok ini adalah jawaban bagi pembudidaya yang ingin hasil maksimal dengan keterbatasan lahan. Kami sudah merasakan langsung bagaimana pendampingan dari PLN mampu membuat kami 'naik kelas'. Untuk teman-teman Kube Mina Cahaya Nila Sehati, jangan ragu untuk memulai. Ilmunya sudah diberi, teknologinya sudah terbukti, sekarang tinggal konsistensi kita di lapangan. Kolaborasi dan dukungan seperti ini yang membuat kita, masyarakat kecil, bisa mencetak hasil panen yang luar biasa," terang Endo dengan penuh semangat di hadapan para peserta.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta tidak hanya mendapatkan pemaparan materi di dalam kelas mengenai manajemen kualitas air dan teknik pembuatan flok, tetapi juga dilibatkan dalam sesi diskusi interaktif. Hal ini terlihat dari keseriusan para peserta saat mengikuti arahan di ruang rapat yang difasilitasi oleh pihak PLN Nusantara Power.

Melalui langkah konsisten dari program PLN Peduli ini, diharapkan ke depannya kawasan Industri Tenayan tidak hanya dikenal sebagai pusat energi kelistrikan, tetapi juga tumbuh menjadi kawasan percontohan bagi sentra budidaya perikanan modern yang mandiri dan sejahtera.(***)

OJK Terima 1.379 Laporan Penipuan Berbasis AI, Ini Modus Terbanyak

Wed, 05 Aug 2026 08:58:50 +0700

JAKARTA, LIPO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kasus penipuan keuangan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terus meningkat.

Sejak Indonesia Anti Scam Center (IASC) mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga akhir Juni 2026, tercatat sebanyak 1.379 laporan penipuan yang terindikasi menggunakan AI.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono menuturkan, dari total laporan tersebut, sebanyak 13 kasus terjadi pada akhir 2024. Angka ini terus meningkat sepanjang 2025 hingga semester I 2026, sehingga mencapai 1.366 laporan.

"Sejak 22 November 2024 saat IASC berdiri hingga akhir Juni 2026 terdapat laporan sebesar 1.379 penipuan yang terindikasi memanfaatkan AI. Angka ini terdiri dari 13 laporan di akhir 2024 dan terus meningkat hingga mencapai 1.366 laporan pada periode 2025 sampai 2026," kata Dicky dalam konferensi pers RDKB Bulan Juli, Selasa (4/8/2026).

Dicky menambahkan, tren tersebut menunjukkan penyalahgunaan AI dalam kejahatan keuangan semakin nyata dan canggih sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan.

Dia menjelaskan, AI sejatinya bukan pelaku kejahatan, melainkan alat yang membuat aksi penipuan menjadi lebih meyakinkan, lebih cepat dilakukan, dan semakin sulit dikenali masyarakat

Pelaku kini mampu merekayasa berbagai identitas digital, mulai dari video, foto, suara, nomor rekening, nomor telepon, hingga dokumen digital yang menyerupai aslinya. Bahkan, identitas lembaga resmi yang dipercaya masyarakat juga dapat dipalsukan menggunakan teknologi AI.

OJK mencatat modus penipuan yang paling banyak dilaporkan adalah investasi bodong yang memanfaatkan teknologi deepfaketokoh publik. Pelaku menggunakan video atau foto figur tertentu untuk memberikan kesan seolah-olah investasi tersebut terpercaya.

Selain itu, masyarakat juga banyak melaporkan penipuan yang mengatasnamakan robot trading berbasis AI, penawaran belanja daring melalui aplikasi atau platform yang mengklaim menggunakan teknologi AI, hingga panggilan telepon palsu yang memanfaatkan teknologi kloning suara maupun wajah.

"Hampir semua modus itu memiliki tujuan yang sama, yakni membangun kepercayaan korban bahwa penawaran tersebut benar-benar nyata, kemudian mendorong atau mendesak korban melakukan transaksi atau transfer dana yang pada akhirnya merugikan masyarakat," tuturnya.

Untuk mengantisipasi maraknya penipuan tersebut, OJK mengimbau masyarakat menerapkan prinsip 2L, yakni logis dan legal, sebelum memutuskan bertransaksi. Masyarakat juga diminta selalu melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima.

OJK juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada nomor telepon, foto, suara, maupun video yang beredar di media digital karena seluruhnya dapat direkayasa menggunakan teknologi AI.

Masyarakat diminta selalu melakukan verifikasi melalui saluran lain, termasuk menghubungi pihak terkait secara langsung atau menggunakan kanal resmi sebelum mengambil keputusan keuangan.(***)

Tim Gakkum DLHK Pekanbaru Tindak Pembuang Sampah Liar di Soekarno

Wed, 05 Aug 2026 08:45:08 +0700

PEKANBARU, LIPO – Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru kembali menindak aksi pembuangan sampah liar di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Tuah Madani, Selasa (4/8/2026).

Seorang warga yang kedapatan membuang sampah sempat bersitegang dengan petugas hingga videonya beredar di media sosial.

Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, melalui Kepala Bidang Penataan Lingkungan, Juli Victorino, mengatakan lokasi di dekat pergudangan ECO Green itu merupakan salah satu titik yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal.

Karena itu, petugas rutin melakukan patroli dan sebelumnya juga telah beberapa kali menertibkan warga di kawasan tersebut.

"Saat patroli, petugas mendapati seorang warga membuang sampah menggunakan bentor. Yang bersangkutan sempat tidak kooperatif saat akan ditindak," kata Rino.

Menurutnya, pelaku yang merupakan warga Kabupaten Kampar sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi adu mulut. Namun, situasi berhasil dikendalikan tanpa terjadi pemukulan.

DLHK memberikan sanksi berupa peringatan keras dan meminta pelaku membawa kembali sampah yang dibuang. Pengawasan di sejumlah titik rawan pembuangan sampah liar akan terus diperketat.

"Kami mengimbau masyarakat agar membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan demi menjaga kebersihan Kota Pekanbaru," tutup Rino.(***)

Progres 90%, RS UPT Kemenkes Riau di Pekanbaru Target Diresmikan 12 November 2026

Tue, 04 Aug 2026 21:41:28 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pembangunan Rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan Riau di Kota Pekanbaru memasuki tahap akhir. Rumah sakit rujukan regional ini ditargetkan mulai beroperasi pada 12 November 2026 bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyebut progres fisik pembangunan saat ini sudah mencapai 90 persen. RS ini dibangun di atas lahan 10 hektar milik Pemprov Riau di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya.

"Kami juga menyampaikan terima kasih atas pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Riau di atas lahan 10 hektar yang disediakan Pemerintah Provinsi Riau. Progres fisiknya telah mencapai 90 persen," ujar SF Hariyanto di RSUD AA Pekanbaru, Selasa (4/8/2026).

RS UPT Kemenkes Riau diproyeksikan menjadi rumah sakit rujukan utama untuk 3 penyakit tidak menular dengan beban tertinggi: penyakit jantung, otak dan saraf termasuk stroke, serta kanker.

Dengan hadirnya fasilitas ini, masyarakat Riau dan provinsi lain di Pulau Sumatera tidak perlu lagi dirujuk jauh ke luar wilayah untuk mendapatkan layanan spesialistik.

"Perkembangan pembangunan yang telah mencapai sekitar 90 persen menjadi sinyal positif bahwa rumah sakit tersebut segera dapat difungsikan. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Riau maupun provinsi lain di Pulau Sumatera," jelas SF Hariyanto.

Menurut SF Hariyanto, persiapan tidak hanya pada fisik bangunan. Pemprov Riau bersama Kemenkes saat ini tengah mematangkan 4 hal utama agar RS bisa langsung beroperasi optimal.

"Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian Kesehatan terus mematangkan persiapan operasional, termasuk pemenuhan dokter dan tenaga kesehatan, peralatan, sistem rujukan, serta tata kelola pelayanan," ungkapnya.

Keempat fokus itu meliputi Rekrutmen dokter spesialis dan tenaga kesehatan, Pengadaan alat kesehatan berteknologi modern, Penataan sistem rujukan berjenjang, dan Tata kelola manajemen rumah sakit bertaraf nasional.

Pembangunan RS UPT Kemenkes Riau merupakan bagian dari penguatan pelayanan kesehatan rujukan nasional.

Dengan kapasitas dan spesialisasi yang dimiliki, rumah sakit ini diharapkan menekan angka rujukan keluar daerah sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas.*****

Penyelidikan Tuntas, Polres Siak: dr. Alex Cristo Loris Meninggal Akibat Perbuatannya Sendiri

Tue, 04 Aug 2026 21:01:17 +0700

SIAK, LIPO - Satuan Reserse Kriminal Polres Siak menutup penyelidikan kasus penemuan jenazah dr. Alex Cristo Loris, 14 Juli 2026 lalu di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak, Jalan Raja Kecik.

Hasil penyelidikan ilmiah menyimpulkan, almarhum meninggal akibat perbuatannya sendiri. Tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam peristiwa ini.

Konferensi pers pengungkapan kasus dipimpin Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, Selasa (4/8/2026).

Turut hadir Kabid Dokkes Polda Riau AKBP Supriyanto, Kabid Labfor Polda Riau Dr. Ungkap Siahaan, Ahli Psikologi Forensik UIR Yanwar Arief, Kasat Reskrim Polres Siak Dr. Raja Kosmos Parmulais, dan Kanit I Satreskrim Ipda Shahum Yovino Harzi.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, menjelaskan, sejak laporan diterima penyidik langsung melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, memeriksa CCTV, meminta keterangan 14 saksi, hingga menggandeng ahli forensik, labfor, dan psikologi.

Dari olah TKP, korban ditemukan terlentang sekitar 5 meter dari pagar luar RSUD. Di lokasi ditemukan tas berisi peralatan medis.

Rekaman CCTV dari 2 titik menunjukkan korban datang ke lokasi seorang diri pada malam sebelum ditemukan dan tidak ada orang lain yang mendampingi.

Ahli forensik menjelaskan, dari hasil autopsi dan pemeriksaan toksikologi Laboratorium Forensik Polda Riau menemukan penyebab kematian berkaitan dengan obat-obatan tertentu. Bercak pada barang bukti di TKP juga dinyatakan identik dengan DNA korban.

"Memar pada kepala bukan penyebab kematian. Luka lain pada tubuh merupakan luka pasca kematian," jelas Kapolres dalam konferensi pers.

Pemeriksaan psikologi forensik menyebut korban diduga mengalami tekanan psikologis akibat akumulasi persoalan, seperti tekanan finansial, beban pendidikan PPDS, dan tanggung jawab keluarga.

Sebagai peserta PPDS Anestesi, korban memiliki pengetahuan dan akses terhadap obat-obatan medis.

Bersamaan dengan itu, Kasat Reskrim Polres Siak, Raja Kosmos, mengatakan, dari pemeriksaan digital forensik pada ponsel korban, penyidik menemukan pesan yang belum terkirim untuk keluarga, serta catatan terkait masalah finansial.

"Berdasarkan seluruh alat bukti, keterangan saksi, hasil autopsi, labfor, digital forensik, dan psikologi forensik, penyidik menyimpulkan tidak ditemukan fakta yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan," tegas Raja Kosmos.

Atas peristiwa tersebut, Polres Siak menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhum dan apresiasi kepada tim forensik, Labfor Polda Riau, ahli psikologi, serta seluruh saksi yang membantu proses penyelidikan.

"Kami menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan dan menghormati privasi serta duka keluarga almarhum," ujar Kapolres Siak.*****

Komjak RI Pantau Kasus Eks Jampidsus FA di Kejagung, Statusnya Diusulkan Diberhentikan Sementara

Tue, 04 Aug 2026 20:03:21 +0700

JAKARTA, LIPO - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) melakukan pemantauan langsung ke Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, FA.

Kunjungan pemantauan itu dilakukan Tim Komjak RI pada Selasa (4/8/2026) dan diterima langsung oleh Ketua Tim Sembilan Kejaksaan Agung, Prof. Rudi Margono beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Sembilan memaparkan perkembangan penyidikan yang masih terus berjalan secara intensif.

Langkah yang dilakukan antara lain pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka, pendalaman dokumen perusahaan, hingga penggeledahan di sejumlah lokasi terkait.

"Penyidikan mencakup dugaan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi dengan dugaan perbuatan pemerasan, suap, dan/atau gratifikasi," jelas Prof Rudi melalui keterangan tertulis pada Selasa (04/08/26).

Dugaan korupsi tersebut kemudian dikembangkan ke TPPU berdasarkan hasil pembuktian dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Prof Rudi juga menyampaikan, dalam waktu dekat penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap FA dalam kapasitasnya sebagai tersangka untuk melengkapi proses pembuktian dan pemberkasan perkara.

Selain itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan itu juga telah menerbitkan surat usulan pemberhentian sementara terhadap status jaksa atas nama FA.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk diproses sesuai ketentuan.

"Surat usulan pemberhentian sementara terhadap status jaksa atas nama FA sudah disampaikan ke Pak Jaksa Agung," kata Prof Rudi.

Komisi Kejaksaan RI mengapresiasi langkah yang dilakukan Tim Sembilan. Komjak menekankan proses penyidikan harus berjalan profesional, independen, objektif, transparan, dan akuntabel.

"Komjak menilai proses penyidikan perlu terus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah serta prinsip due process of law," ujar Komisioner Komjak, Diah Srikanti.

Turut hadir dalam pemantauan tersebut Komisioner Komjak lainnya, Rita Serena Kolibonso dan Nurokhman.

Komjak menegaskan akan terus memantau perkembangan perkara ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal terhadap Kejaksaan RI. Tujuannya memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan hukum, kode etik, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.*****

Jalan Sontang-Duri Rusak Parah, Pemprov Riau Turunkan Alat Berat dan Siapkan Anggaran Rp10 M

Tue, 04 Aug 2026 19:44:31 +0700

ROHUL, LIPO - Kerusakan parah di Jalan Provinsi ruas Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu menuju Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis mulai ditangani.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas PUPR PKPP telah menurunkan alat berat ke lokasi untuk melakukan perbaikan sementara.

Plt Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi mengatakan, langkah awal yang dilakukan adalah menimbun titik-titik kerusakan yang paling kritis.

“Untuk sementara ditimbun dulu, sembari dibuatkan saluran air supaya tidak menggenang di jalan. Untuk penanganan lebih lanjut akan dianggarkan di APBD P 2026,” kata Zulfahmi, Selasa (4/8/2026).

Berdasarkan peninjauan langsung, Zulfahmi menyebut terdapat 3 titik kerusakan yang kondisinya sangat parah di ruas Jalan Sontang-Duri.

“Ada tiga titik yang sangat kritis kondisi jalannya. Sebelumnya juga sudah kami ditinjau,” ujarnya.

Desain perbaikan pun sudah disiapkan. Pada tiga titik tersebut harus dilakukan penimbunan hingga mencapai ketinggian 1 meter karena kondisi badan jalan cukup berat.

“Desain perbaikan sudah dibuat tinggal perbaikan saja. Kondisinya cukup berat dan harus ditimbun dulu hingga 1 meter jadi materialnya sangat banyak. Nanti akan di rigid jalannya,” sebutnya.

Pembuatan saluran air juga dilakukan bersamaan agar air tidak lagi menggenang dan memperparah kerusakan jalan.

Untuk perbaikan permanen pada tiga titik tersebut, Pemprov Riau memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar.

Karena keterbatasan anggaran tahun ini, perbaikan permanen belum bisa dilakukan.

“Tiga titik kerusakan jalan itu perlu anggaran Rp10 M. Bukan berarti menyampingkan itu, tapi juga masih ada alternatif jalan lain dari Rohul ke Duri termasuk Mahato - Simpang Manggala. Termasuk lewat Tandun masih ada alternatif,” kata Zulfahmi.

Meski begitu, ia memastikan ruas Sontang-Duri tetap menjadi prioritas perbaikan di tahun anggaran 2026.

"Tapi tetap kami prioritaskan tahun depan," pungkasnya.

Perbaikan sementara ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan memperlancar arus kendaraan, terutama angkutan logistik dan sawit yang melintas di jalur tersebut.*****

Kuota Jadi Tiket Liburan? Ini Cara Anak by.U Keliling Destinasi Unik dengan Harga Spesial

Tue, 04 Aug 2026 19:40:18 +0700

LIPO - KUotamasya by.U kembali hadir sebagai program travel experience yang menawarkan cara barumenikmati liburan bagi generasi muda.

Mengusung semangat“Aneh Tapi Nyata – Beli Kuota, Bisa Tamasya!”, program inimemadukan konektivitas digital dengan pengalaman eksplorasi destinasi unik bersama komunitas traveler dan content creator. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Telkomsel dalammenghadirkan solusi yang dekat dengan gaya hidup Gen Z.

Melalui kUotamasya 2026, anak by.U berkesempatan mengikuti perjalanan ke enam destinasi pilihan, yakni Bulukumba, Bintan, Lasem, Nuca Molas, Bali Utara, hingga Vietnam. Setiapperjalanan dirancang menghadirkan eksplorasi budaya lokal, kuliner khas, serta pengalaman komunitas yang dekat dengan gaya hidupGen Z.

Program ini berlangsung dari April hingga Oktober 2026 melalui pembelian paket kUotamasya di aplikasi by.U. Pelanggan cukup membeli paket spesial Rp50.000 dengan kuota 12GB/30 hari, lalu melakukan registrasi untuk mengikuti raffle trip. Semakin banyak transaksi, semakin besar peluang untuk mendapatkan pengalaman perjalanan bersama by.U.

Head of by.U Product Marketing, Herman Andik Prasetyo, mengatakan, melalui kUotamasya 2026, kami ingin menghadirkanpengalaman yang lebih dari sekadar konektivitas, tetapi juga membuka peluang eksplorasi, koneksi sosial, dan cerita baru bagipelanggan.

"Inisiatif ini juga merupakan wujud komitmen Telkomsel dalam Melayani Sepenuh Hati, dengan menghadirkan solusi yang sesuai dengan gaya hidup digital generasi muda," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.

Sebagai bagian dari pengembangan program, by.U berkolaborasidengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melaluiWonderful Indonesia untuk mendorong promosi destinasi lokalsecara lebih kreatif dan digital-first, sekaligus meningkatkan minatGen Z terhadap wisata domestik.

by.U juga menggandeng komunitas Omah Jangan Diam Terusuntuk menghadirkan pengalaman yang lebih autentik denganeksplorasi hidden gems, cultural journey, dan storytelling experience. Melalui kolaborasi ini, peserta tidak hanya berwisata, tetapi juga membangun koneksi dengan budaya lokal dan menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih personal.

Selain itu, melalui kolaborasi dengan Yayasan 1000 Guru, kUotamasya 2026 menghadirkan program “Teaching & Giving Program” di Lasem dan Bali Utara, yang mengajak pesertaberkontribusi melalui kegiatan donasi dan aktivitas belajar bersamamasyarakat setempat, memberikan dampak sosial nyata bagikomunitas lokal, sejalan dengan semangat Telkomsel dalam menciptakan nilai bersama.

Melanjutkan kesuksesan sebelumnya, kUotamasya 2025 mencatatlebih dari 176 ribu transaksi, hampir 3 ribu form submission dan lebih dari 623 ribu reach & impressions. Program ini juga menghadirkan perjalanan ke Belitung, Batukaras, Banyuwangi, dan Lombok dengan 40 pemenang. Tingginya antusiasme tersebutmenjadi fondasi kuat bagi pengembangan kUotamasya 2026 denganskala program yang lebih besar, destinasi yang lebih beragam, sertakolaborasi komunitas dan content creator yang semakin luas.

Anak by.U yang ingin mengikuti program ini dapat membeli paketkUotamasya melalui aplikasi by.U dan memantau informasilengkap, serta cara ikut kUotamasya by.U melalui situskuotamasya.com dan Instagram @byu.id. Kuota dan periode setiapdestinasi terbatas, sehingga pelanggan disarankan untuk segerabergabung sebelum periode last call berakhir.(***)

Pemprov Riau Buka Pendaftaran 5 Pimpinan Baznas 2026-2031, Dibuka 19 Agustus - 15 September

Tue, 04 Aug 2026 19:17:16 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau resmi membuka pendaftaran 5 Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau masa kerja 2026-2031.

Pendaftaran bisa dilakukan secara online dan offline mulai 19 Agustus hingga 15 September 2026.

Hal itu tertuang dalam surat Pengumuman Nomor: 01/PGM/TIMSEL.BAZNAS.RIAU/VII/2026 yang dirilis Tim Seleksi.

Ketua Tim Seleksi, Prof Dr H M Nazir Karim mengatakan pengumuman sudah dipublikasikan sejak 3 Agustus 2026 selama 16 hari.

"Untuk pengumuman sudah kita lakukan pada 3 Agustus dan akan berlangsung selama 16 hari, atau sampai dengan 18 Agustus," kata Prof Nazir, Selasa (4/8/2026).

Berikut tahapan seleksi yang dirilis Tim Seleksi:

1. Pengumuman: 3 - 18 Agustus 2026

2. Pendaftaran: 19 Agustus - 15 September 2026

3. Seleksi Administrasi: 16 - 29 September 2026

4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 2 Oktober 2026

5. Tes Selanjutnya: Tes pengetahuan dasar, penulisan makalah, dan seleksi kompetensi

"Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi kompetensi. Apabila pendaftar tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap gugur," tegas Prof Nazir.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon pimpinan Baznas Riau. Di antaranya:

Persyaratan Umum:

1. WNI, beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia

2. Usia paling rendah 40 tahun saat mendaftar

3. Pendidikan paling rendah sarjana

4. Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dari RS Pemerintah

5. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat

6. Tidak pernah dihukum pidana penjara minimal 5 tahun, dibuktikan dengan SKCK

7. Tidak menjadi anggota partai politik

Persyaratan Administrasi:

1. Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu

2. Surat Pernyataan tidak menduduki jabatan di pemerintahan/BUMN/BUMD selama masa keanggotaan

3. Memiliki visi, misi, dan program kerja

Prof Nazir menegaskan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Selama proses seleksi, pendaftar tidak dipungut biaya dan Tim Seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pendaftar. Dokumen pendaftaran yang sudah diterima Tim Seleksi tidak dikembalikan," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan, jika di kemudian hari terbukti memalsukan dokumen maka akan digugurkan dan dikenai sanksi sesuai aturan.

"Kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara adalah tanggung jawab pendaftar. Keputusan Tim Seleksi tidak dapat diganggu gugat," katanya.

Informasi resmi terkait seleksi hanya diumumkan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id/

Delegasi 3 Negara Tiba di Pekanbaru, GCMC IMT-GT ke-9 Bahas Kota Hijau 4-7 Agustus 2026

Tue, 04 Aug 2026 19:10:21 +0700

PEKANBARU, LIPO - Delegasi dari tiga negara peserta pertemuan Green Cities Mayor Council Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (GCMC IMT-GT) ke-9 mulai berdatangan ke Kota Pekanbaru, Selasa (4/8/2026).

Forum internasional ini akan membahas pembangunan kota hijau dan perkotaan berkelanjutan selama 4 hari di Pekanbaru.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar mengatakan, hingga sore ini sekitar 80 persen delegasi sudah tiba di Pekanbaru.

"Tamu-tamu sudah mulai berdatangan hari ini. Tadi sudah ada juga delegasi dari Malaysia yang sudah datang," kata Markarius.

"Sore ini, kita perkirakan 80 persen delegasi GCMC IMT-GT ke-9 sudah sampai ke Kota Pekanbaru," ulasnya.

Sesuai jadwal, pertemuan GCMC IMT-GT ke-9 akan berlangsung mulai 4 hingga 7 Agustus 2026.

Rangkaian kegiatan akan diawali dengan Seminar IMT-GT bertema "Pembangunan Kota Hijau Berkelanjutan".

Selanjutnya delegasi akan melakukan kunjungan lapangan ke SMPN 4 Pekanbaru yang menjadi salah satu sekolah adiwiyata, dan dilanjutkan ke Bank Sampah di RTH Putri Kaca Mayang.

"Malamnya gala dinner di Rumah Singgah Tuan Kadi," ucap Wawako Markarius.

Pemko Pekanbaru optimistis pelaksanaan forum ini berjalan sukses dan memberi kesan positif bagi delegasi internasional.

Kepercayaan sebagai tuan rumah forum IMT-GT ini diharapkan semakin mengukuhkan citra Pekanbaru sebagai kota yang terbuka terhadap kolaborasi global, berdaya saing, serta konsisten mendorong pembangunan hijau berkelanjutan.

"Ini momentum bagi kita untuk menunjukkan komitmen Pekanbaru dalam pembangunan kota hijau, sekaligus belajar dari praktik baik kota-kota lain di kawasan IMT-GT," pungkas Markarius.

IMT-GT sendiri merupakan kerja sama sub-regional antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk mempercepat integrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan tiga negara.*****

PUPR Pekanbaru Perbaiki Drainase dan Overlay 783 Meter Jalan Teratai, Target 5 Bulan Selesai

Tue, 04 Aug 2026 18:42:16 +0700

PEKANBARU, LIPO - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru resmi memulai perbaikan drainase dan badan Jalan Teratai, Kecamatan Senapelan, Selasa (4/8/2026).

Proyek ini dikerjakan setelah para pedagang yang sebelumnya berjualan di atas drainase dan bahu jalan mengosongkan lapak.

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah mengatakan tahap awal difokuskan pada normalisasi dan perbaikan drainase yang selama ini tidak berfungsi.

Edward menjelaskan, sebagian besar drainase di Jalan Teratai dalam kondisi mati karena tersumbat dan tertutup lapak pedagang.

"Untuk Jalan Teratai ada overlay 783 meter, dilakukan perbaikan badan jalannya," kata Edward.

"Sebelum overlay, kita lebih dulu perbaiki drainase. Saat ini di sisi kiri jalan drainasenya sudah ada, namun tidak berfungsi. Kan ini tersumbat," terangnya.

PUPR menargetkan perbaikan sekitar 100 meter drainase baru. Sementara drainase yang sudah ada tapi mati akan dinormalisasi, termasuk membuka manhole yang sebelumnya tertutup.

"Karena sebelumnya di atas drainase ini pedagang berjualan. Sekarang sudah dikosongkan. Manhole yang tertutup-tertutup itu kita buka," ujarnya.

Tujuan normalisasi ini agar air tidak lagi menggenang dan dapat mengalir lancar saat hujan.

Setelah drainase selesai, PUPR akan melanjutkan dengan pelapisan ulang atau overlay badan Jalan Teratai sepanjang 783 meter.

Edward menyebut total pekerjaan perbaikan drainase dan badan jalan ini membutuhkan waktu sekitar 5 bulan.

"Ini masih berproses. Kita normalisasi dulu. Sampai lima bulan pekerjaan. Ditargetkan selesai hingga akhir tahun ini," pungkasnya.

Pemko berharap dengan perbaikan ini, Jalan Teratai tidak lagi menjadi langganan banjir dan aktivitas warga serta pedagang bisa lebih tertib.*****

Guru Besar UNRI Nilai Peluang Abdul Wahid Bebas di Pengadilan Tinggi Sangat Besar

Tue, 04 Aug 2026 18:29:08 +0700

PEKANBARU, LIPO - Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Riau (UNRI), Prof. Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum., menilai peluang Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid untuk dibebaskan di tingkat banding sangat besar. Menurutnya, terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum pada putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang sebelumnya menghukum dengan vonis 2 tahun penjara .

"Dari awal saya percaya bahwa putusan terhadap Abdul Wahid seharusnya bebas. Saya mengikuti kasus ini sejak awal dan secara substansi hukum, seharusnya beliau bebas," ujar Erdianto mengutip dari kanal Youtubenya, Selasa 4 Agustus 2026.

Prof. Erdianto menjelaskan, bahwa dakwaan utama yang ramai diperbincangkan publik adalah tuduhan pemerasan dalam jabatan yang disebut-sebut sebagai praktik "jatah preman". Namun, dalam persidangan, ia menilai tidak ada alat bukti yang cukup meyakinkan untuk membuktikan adanya perintah langsung dari Abdul Wahid.

"Hukum berbicara bukti. Alat bukti harus lebih terang daripada cahaya. Berdasarkan bukti-bukti yang kita dengar di persidangan, tidak ada bukti rekaman atau penyadapan yang meyakinkan bahwa ada perintah dari Abdul Wahid untuk meminta proyek-proyek tersebut," tegasnya.

Guru besar UNRI itu juga menyoroti penerapan Pasal 12 huruf A dan 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis. Menurutnya, kedua pasal tersebut mensyaratkan adanya bukti penerimaan hadiah atau janji serta hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara penerimaan dengan tindakan pejabat.

"Sepanjang yang saya ketahui mengikuti jalannya persidangan, tidak ada bukti-bukti yang betul-betul meyakinkan bahwa Abdul Wahid telah menerima janji atau hadiah. Tidak ada kausalitas antara penerimaan dengan perbuatan yang dilakukan. Ini harus dibuktikan," jelasnya.

Erdianto menduga hakim tingkat pertama cenderung "main aman" dengan tidak memutus bebas karena khawatir akan disorot. "Hakim cenderung main aman, lempar bola panas ini ke pengadilan tinggi. Karena risiko menjatuhkan vonis bersalah lebih kecil daripada vonis bebas," ungkapnya.

"Kemungkinan bebasnya Abdul Wahid di pengadilan tinggi sangat besar karena adanya kekeliruan dalam penerapan hukum," pungkas Prof. Erdianto.*****