PEKANBARU, LIPO – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU di Riau akhirnya memicu reaksi keras Pemerintah Provinsi.
Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto mengultimatum Pertamina Patra Niaga untuk segera membereskan kekacauan distribusi BBM yang dikeluhkan warga.
Ultimatum itu disampaikan SF Hariyanto saat menerima audiensi Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).
SF menilai, persoalan ini sudah bukan lagi soal antrian biasa. Antrean panjang telah menyita waktu masyarakat dan mulai mengganggu kelancaran lalu lintas hingga ketertiban umum.
“Kita minta persoalan antrian BBM ini segera ditertibkan, termasuk apabila ada oknum yang melakukan penimbunan dan memanfaatkan kondisi yang terjadi. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan menimbulkan keresahan,” tegas SF Hariyanto.
Sebagai daerah penghasil minyak, SF meminta Pertamina tidak diam. Ia mendesak Pertamina buka-bukaan soal kondisi riil ketersediaan dan kuota BBM di Riau serta langkah konkret di lapangan.
Ia juga minta pengawasan diperketat. Pemprov mencium adanya dugaan permainan oknum yang menimbun BBM di tengah kelangkaan.
“Pertamina perlu menjelaskan kondisi ketersediaan dan kuota BBM. Riau sebagai daerah penghasil minyak tentunya berharap kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak,” tambahnya.
Untuk mengurai kemacetan akibat antrian, SF meminta Pertamina tidak bekerja sendiri. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian harus diperkuat agar antrian tidak meluber ke jalan raya.
Menanggapi ultimatum tersebut, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, berdalih kondisi geopolitik di Timur Tengah turut menekan ketersediaan BBM subsidi maupun non subsidi.
Untuk meredam antrean, Fanda mengklaim pihaknya telah mengambil langkah darurat dengan meningkatkan penyaluran hingga 28 persen.
“Kondisi geopolitik Timur Tengah memberikan dampak terhadap ketersediaan BBM dan memberikan tekanan terhadap beban anggaran. Kami sudah menambah pasokan yang disalurkan ke SPBU sekitar 28 persen, menambah jumlah mobil tangki, dan terus melakukan upaya untuk mengatasi kondisi ini,” jelasnya.
Fanda mengakui, Pertamina butuh dukungan stakeholder daerah untuk menjaga pelayanan tetap berjalan.
Menariknya, dalam pertemuan itu SF Hariyanto tidak hanya menyoroti BBM. Ia juga menagih kewajiban perpajakan Pertamina yang belum diselesaikan kepada pemerintah daerah.
“Kita juga meminta kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab Pertamina kepada pemerintah daerah segera diselesaikan. Semua kewajiban harus berjalan sesuai aturan agar hubungan kerja sama semakin baik dan memberi manfaat bagi daerah,” pungkasnya.*****
GoogleNews
