PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau, Makmum Solihin, mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Menurut Makmum, penanganan kelangkaan solar membutuhkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.
Ia mengatakan, pimpinan DPRD Riau telah menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan bersurat kepada Pelaksana Tugas (Plt) dan dinas terkait untuk mendorong pembentukan satgas tersebut.
"Semakin cepat dibentuk, semakin bagus, karena kelangkaan ini dirasakan masyarakat sehari-hari dan sampai sekarang belum terurai," kata Makmum belum lama ini.
Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya perbedaan harga yang cukup jauh antara solar subsidi dengan solar nonsubsidi atau Dexlite. Kondisi tersebut mendorong terjadinya penyalahgunaan solar subsidi.
Selain itu, Dia juga menyoroti penggunaan solar subsidi oleh kendaraan yang dinilai tidak semestinya menggunakan BBM subsidi.
"Kita melihat ada mobil-mobil bagus yang sekarang sudah memiliki teknologi sehingga bisa menggunakan biosolar. Ini juga perlu menjadi perhatian," ujarnya.
Ia juga menyinggung soal penerapan barcode dalam pembelian solar subsidi. Menurutnya, aturan mengenai penggunaan barcode harus diterapkan secara jelas dan konsisten.
"Tanpa barcode seharusnya tidak bisa. Tapi kita masih melihat ada yang bisa mengisi tanpa barcode," katanya.
Persoalan lain yang disoroti adalah penggunaan solar subsidi oleh kendaraan yang tidak layak beroperasi. Solar tersebut, kata dia, diduga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional, tetapi juga untuk kegiatan langsir dan kemudian diperjualbelikan kembali.
Selain itu Makmum juga menyoroti penggunaan solar subsidi di kawasan industri. Riau, khususnya sejumlah wilayah industri, memiliki banyak pabrik, mesin dan alat berat yang membutuhkan bahan bakar.
"Mesin-mesin industri sebenarnya ada yang dilarang menggunakan bio solar subsidi, tetapi di lapangan masih terjadi," ujarnya.
Karena itu, Komisi IV DPRD Riau mendorong agar persoalan tersebut ditangani secara bersama-sama. Dalam pembahasan tersebut, berbagai pihak disebut akan dilibatkan, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian hingga TNI dan instansi terkait lainnya.
"Kami berharap pembentukan satgas dapat segera dilakukan sehingga persoalan kelangkaan dan dugaan penyalahgunaan solar subsidi dapat ditangani secara lebih terkoordinasi," tutup politisi PDI-P ini.*****
GoogleNews
.jpg)