PEKANBARU, LIPO - Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menjelaskan bahwa penguncian anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan karena kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan.
Menurut Abdullah, pendapatan daerah yang terealisasi saat ini masih belum mencapai 50 persen dari target. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ketersediaan kas daerah sehingga pemerintah harus melakukan penguncian anggaran.
"Anggaran dikunci karena memang kenyataannya pendapatan baru dianggap belum sampai 50 persen. Uangnya memang belum tersedia 100 persen," ujarnya, Senin 13 Juli 2026.
Ia mengatakan, dana yang telah masuk ke kas daerah sebagian besar telah digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan, seperti belanja operasional, pembayaran gaji pegawai, tunjangan, serta pengeluaran wajib lainnya.
Abdullah juga menyinggung besaran utang Pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, informasi mengenai utang yang mencapai Rp1 triliun hingga Rp1,3 triliun tidak sepenuhnya sesuai dengan data yang diketahuinya.
"Setahu saya tidak sampai sebesar itu," katanya.
Abdullah merinci, kewajiban pemerintah daerah yang masih harus diselesaikan antara lain tunda salur kepada kabupaten/kota sekitar Rp500 miliar serta sisa utang proyek sekitar Rp150 miliar. Dengan demikian, total kewajiban yang masih harus dibayarkan diperkirakan mencapai sekitar Rp650 miliar.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau katanya masih menunggu penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 dengan nilai sekitar Rp700 miliar.
Menurutnya, apabila dana tersebut telah disalurkan oleh pemerintah pusat, maka kewajiban Pemerintah Provinsi Riau diperkirakan dapat diselesaikan.
"Kalau DBH sekitar Rp700 miliar itu dibayarkan, selesai hutang sekitar Rp650 miliar tersebut," pungkasnya.*****
GoogleNews
