PEKANBARU, LIPO - Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Dharma Taufik, menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang mencabut Penerima Bantuan Iuran (PBI) khususnya bagi warga tidak mampu tanpa verifikasi data terlebih dahulu. Kondisi ini semakin diperberat dengan pemotongan alokasi keuangan daerah oleh pemerintah pusat.
"Pengurangan anggaran transfer ke daerah ini tentu memaksa kita berpikir ekstra keras. Bagaimana Pemprov harus mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk menangani isu kesehatan di daerah, yang sudah sangat mendesak. Ini menyangkut hajat hidup rakyat, di mana kesehatan adalah prioritas utama. Jangan sampai masyarakat kehilangan akses berobat," tegas politisi dari PDIP dapil Indragiri Hilir tersebut, Senin 9 Februari 2026.
Lebih lanjut, Andi menawarkan salah satu skema solusi. Menurutnya, jika warga yang terdampak tetap memerlukan layanan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas, data dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat menjadi dasar rujukan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah maupun Provinsi dapat mengupayakan pendanaan melalui skema tersebut.
Andi juga berharap pemerintah daerah dapat berinovasi mencari solusi hal ini menimbang transfer dana ke daerah terus menyusut.
"Pemerintah pusat seharusnya tidak serta-merta memotong bantuan. Perlu ada pengecekan yang komprehensif. Jika penerima memang sudah berkecukupan, wajar jika dialihkan. Namun jika masih dalam kategori tidak mampu, tindakan ini justru memberatkan mereka," tandasnya.
GoogleNews
