Pemkab Siak Bangun Jalan Bertahap, APBN Kucurkan Rp65 Miliar pada 2026

Pemkab Siak Bangun Jalan Bertahap, APBN Kucurkan Rp65 Miliar pada 2026
Bupati Afni Meninjau Perbaikan Jalan/F: ist

SIAK, LIPO – Pemerintah Kabupaten Siak, berhasil mengakses sekitar Rp65 miliar dana APBN sepanjang 2026 untuk pembangunan infrastruktur jalan. 

Meski demikian, kebutuhan penanganan jalan di daerah itu masih lebih dari 130 kilometer, di tengah keterbatasan fiskal dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp460 miliar dari pemerintah pusat.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, dana APBN tersebut diperoleh melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dengan dukungan koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau.

Salah satu proyek yang dibiayai melalui program tersebut adalah peningkatan ruas Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan, jalur penghubung Perawang menuju Sungai Mandau.

Pada 2026, pembangunan jalan rigid beton di ruas itu mendapat alokasi Rp15 miliar untuk panjang 1,1 kilometer. Pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan tambahan 3,5 kilometer yang terbagi dalam dua segmen, masing-masing 1,8 kilometer senilai Rp25,67 miliar dan 1,7 kilometer senilai Rp24,24 miliar.

"Artinya dalam setahun ini saja, Alhamdulillah kita dapat mengakses sekitar Rp65 miliar dana APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Siak," kata Afni, Kamis (19/11/2026).

Selain APBN, Pemkab Siak mengandalkan DBH Sawit, APBD, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menjaga pembangunan infrastruktur tetap berjalan.

Melalui DBH Sawit, peningkatan jalan kabupaten mencapai sekitar 6,577 kilometer dalam kurun waktu 1,5 tahun. Pekerjaan mencakup ruas Siak–Tumang, Sawit Permai–Teluk Merbau di Kecamatan Dayun, serta jalan poros Dusun Lubuk Miyam di Kecamatan Koto Gasib.

Sementara itu, pemeliharaan jalan melalui APBD telah menjangkau 152,30 kilometer dalam setahun terakhir. Sekitar 30 kilometer jalan lainnya ditingkatkan melalui dukungan CSR perusahaan.

Afni mengakui, capaian tersebut belum sebanding dengan kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Siak yang masih lebih dari 130 kilometer. Karena itu, pemerintah daerah terus mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sektor swasta.

Persoalan lainnya adalah belum dibayarkannya sebagian kewajiban DBH sumber daya alam kepada Kabupaten Siak. Afni menyebut pemerintah daerah masih menunggu pembayaran kurang salur DBH sekitar Rp460 miliar.

Menurutnya, pembayaran hak daerah tersebut dapat memperbesar kemampuan fiskal Pemkab Siak untuk mempercepat pembangunan jalan, terutama di wilayah pelosok.

"Jika hak Kabupaten Siak dari DBH Sumber Daya Alam yang masih terutang oleh pusat dibayar, Insyaallah akan banyak sekali jalan-jalan di pelosok Kabupaten Siak bisa terbangun," ujarnya.

Di luar pembangunan jalan kabupaten, Pemkab Siak bersama BPJN Riau juga mengawal penanganan ruas jalan nasional di kawasan Simpang Obor, lintas Siak–Tanjung Buton, yang rawan banjir.

Sebagai solusi permanen, pembangunan jembatan kaki seribu direncanakan mulai dikerjakan pada 2027 dengan menggunakan anggaran APBN.

Afni menegaskan, Pemkab Siak akan terus memperjuangkan pembangunan jalan melalui berbagai sumber pendanaan di tengah keterbatasan anggaran daerah.*****

 

 

 

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

#Anggaran Daerah

Index

Berita Lainnya

Index