PEKANBARU, LIPO - APBD Perubahan Riau 2026 berpotensi turun dari APBD murni sebesar Rp8,3 triliun. Penurunan diperkirakan terjadi karena realisasi pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum optimal.
Anggota Banggar DPRD Riau, Abdullah, mengatakan postur APBD Perubahan kemungkinan berada di kisaran Rp8 triliun atau turun sekitar Rp300 miliar.
“Kalau melihat realisasi, bisa jadi turun dari murni. Tapi mungkin tidak banyak, dari Rp8,3 menjadi Rp8 triliun,” ujar Abdullah, Rabu 19 Agustus 2026.
Meski begitu, angka tersebut belum final. Banggar masih menunggu dokumen resmi dari Pemprov Riau untuk memastikan proyeksi pendapatan dan belanja dalam APBD Perubahan 2026.
"Saya menilai persoalan PAD perlu mendapat perhatian serius. DPRD Riau sebelumnya telah mendorong peningkatan PAD melalui Pansus OPD dan Komisi III, termasuk melakukan evaluasi bersama Bapenda, OPD terkait, hingga pelaku usaha," katanya.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah perlu memperbaiki pendataan wajib pajak, pengawasan penerimaan, serta sistem pemungutan.
"Salah satu langkah yang didorong DPRD adalah digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Sistem ini dinilai dapat mempersempit potensi kebocoran dan membuat penerimaan lebih transparan," terangnya.
"Namun penerapannya membutuhkan anggaran dan persiapan teknis sehingga belum dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026. Digitalisasi tersebut kemungkinan baru bisa diakomodasi dalam APBD murni 2027," tambahnya.
Politisi PKS ini berharap Pemprov Riau segera melakukan pembenahan agar persoalan rendahnya realisasi PAD tidak kembali terjadi. Sebab, jika pendapatan terus terkoreksi, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat juga semakin terbatas.*****
GoogleNews
.jpeg)
