PEKANBARU, LIPO - Kerusakan parah jalan provinsi di wilayah Tapung, Kabupaten Kampar, menjadi perhatian serius DPRD Riau.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut didorong untuk turut berpartisipasi dalam upaya perbaikan jalan.
Ajakan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma'mun Solihin, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi bersama sejumlah pimpinan perusahaan di wilayah Tapung, Rabu 28 Oktober 2026. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri.
Dalam pertemuan itu, Ma'mun menegaskan bahwa kerusakan jalan di Tapung sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan segera. Menurutnya, kondisi fiskal Provinsi Riau saat ini belum memungkinkan pemerintah menangani seluruh kerusakan jalan secara maksimal hanya melalui anggaran daerah.
“Kerusakan jalan di Tapung sudah sangat parah. Kondisinya seperti kita berjalan di dalam lubang, bukan lagi sekadar melewati jalan yang berlubang,” ungkap Ma'mun.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, panjang jalan provinsi di Riau yang mencapai hampir 3.000 kilometer menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Sementara itu, kemampuan anggaran hanya mampu mendukung pembangunan atau perbaikan sekitar 14 kilometer jalan setiap tahun.
Dengan keterbatasan tersebut, menurutnya, mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau saja tidak akan cukup untuk menuntaskan persoalan kerusakan jalan dalam waktu singkat.
Karena itu, DPRD Riau katanya mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta yang menjalankan aktivitas usaha serta menggunakan jalur tersebut untuk kegiatan operasionalnya.
Ma'mun menilai, tingginya intensitas lalu lintas di kawasan Tapung menjadi salah satu alasan penting bagi perusahaan untuk ikut mengambil peran dalam menjaga kondisi jalan. Upaya bersama ini juga diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan kerusakan, terutama menjelang momentum peningkatan mobilitas masyarakat saat Idul Fitri dan pergantian tahun.
“Penanganan jalan rusak perlu dilakukan bersama-sama. Semangat gotong royong harus dikedepankan dengan melibatkan perusahaan swasta yang melintasi jalur tersebut,” tegasnya.
RDP lintas komisi itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir, tokoh masyarakat, Ketua DPRD Kampar M. Ahmad Taridi, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kampar.
Dari DPRD Riau hadir Ketua Komisi III Edi Basri, Abdullah, Eva Yuliana, Ketua Komisi IV Ma'mun Solihin, Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan, anggota Komisi II Raja Jayadinata, serta anggota Komisi I Amal Fathullah.*****
GoogleNews
.jpeg)
