PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Provinsi Riau berencana mendatangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau untuk meminta penjelasan terkait rincian penerimaan negara dari pajak ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan langkah ini diambil setelah pihak Bea Cukai Riau tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat yang sebelumnya dilayangkan oleh DPRD. Ketidakhadiran tersebut dinilai mengecewakan sehingga komisi berencana melakukan kunjungan langsung.
“Kita ingin tahu berapa kontribusi pajak ekspor CPO sawit Riau. Itu sangat berpengaruh terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sawit di Riau,” ujar Edi di Pekanbaru, Selasa 27 Oktober 2026.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab mengawasi penerimaan daerah agar hak keuangan Riau dapat diperjuangkan secara maksimal.
Edi menegaskan, pihaknya akan mendatangi langsung kantor Bea Cukai karena respons atas undangan sebelumnya dinilai belum memadai.
“Kita sudah undang pihak Kanwil Bea Cukai Riau, tapi alasannya kurang bisa diterima. Karena tidak ada respons yang baik, kita datangi saja mereka ke kantornya,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Riau juga telah memanggil sejumlah perusahaan perkebunan sawit untuk mengevaluasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).*****
GoogleNews
