JAKARTA, LIPO – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Inhu bergerak cepat menyikapi dampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Bupati Ade Agus Hartanto memimpin langsung konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Rabu (8/7/2026).
Rombongan Pemkab Inhu diterima Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni. Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda Roadshow Pemkab Inhu Jilid II untuk mencari solusi penguatan fiskal daerah.
Bupati Ade Agus Hartanto, mengatakan, kunjungan ke Kemendagri merupakan respons cepat atas pemotongan dana transfer yang berdampak signifikan bagi Inhu.
“Langkah ini diambil sebagai respons cepat pasca-terjadinya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang memberikan dampak signifikan bagi Kabupaten Inhu,” kata Ade Agus Hartanto, Kamis (9/7/2026).
Ia berharap Kemendagri dapat memberikan arahan, masukan, serta regulasi yang bisa menjadi stimulus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah PAD. Tujuannya agar Inhu mampu memperkuat kemandirian fiskal di tengah tekanan anggaran.
Menurut Ade, pemotongan dana transfer telah berimbas pada sejumlah program daerah. Beberapa kegiatan pembangunan terpaksa dilakukan penyesuaian anggaran.
Kondisi fiskal itu juga berdampak pada pemenuhan hak ASN. Bupati menyebut terjadi keterlambatan pembayaran gaji ke-13 dan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai TPP.
Karena itu, konsultasi ke pemerintah pusat dinilai strategis agar Pemkab Inhu segera mendapat solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Inhu. Ia menegaskan Kemendagri siap memberikan asistensi dan supervisi agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan optimal.
“Kami siap memberikan asistensi agar tata kelola keuangan Pemkab Inhu tetap berjalan stabil, akuntabel, dan hak-hak ASN maupun program prioritas masyarakat dapat segera terealisasi,” ujar Agus Fatoni.
Agus menyebut stabilitas fiskal dan akuntabilitas menjadi kunci agar program prioritas tetap berjalan meski di tengah keterbatasan transfer pusat.
Pemkab Inhu menyatakan Roadshow Jilid II merupakan bentuk komitmen memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga pusat. Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan daerah, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu.
Kunjungan ini turut didampingi Sekretaris Daerah Zulfahmi Adrian serta sejumlah kepala OPD terkait.
Dengan dukungan asistensi Kemendagri, Pemkab Inhu menargetkan percepatan optimalisasi PAD dan penataan ulang prioritas belanja. Tujuannya agar pelayanan publik dan hak-hak ASN tidak terganggu lebih jauh akibat pemotongan dana transfer.*****
GoogleNews
