PEKANBARU, LIPO -Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera menentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan bekerja sama dengan Agrinas dalam mengelola lahan perkebunan seluas 40 ribu hektare di Riau.
Abdullah mengatakan, pihaknya bersama Biro Ekonomi Setdaprov Riau telah membahas sejumlah opsi BUMD yang potensial untuk ditunjuk. Menurutnya, terdapat dua opsi utama yang dipertimbangkan, yaitu pembentukan anak perusahaan baru di bawah PT Riau Petroleum atau pemanfaatan BUMD yang sudah ada seperti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
"Memang Riau Petroleum yang memiliki potensi modal yang cukup untuk mengelola ribuan hektare ini. Karena Riau Petroleum dalam waktu dekat akan menerima Participating Interest (PI) sebesar Rp340 miliar," ujar Abdullah belum lama ini.
Meskipun demikian, Abdullah mengakui bahwa bisnis utama Riau Petroleum bergerak di sektor migas dan energi. Oleh karena itu, jika perusahaan tersebut yang ditunjuk, maka diperlukan pembentukan anak perusahaan yang khusus bergerak di bidang perkebunan.
"Sehingga saya pikir Riau Petroleum punya kans besar untuk mengelola ini, tapi segera membentuk anak perusahaannya," jelasnya.
Selain Riau Petroleum, Abdullah juga menyebut PT SPR sebagai alternatif yang lebih siap secara regulasi. Menurutnya, SPR memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di sektor perkebunan dan kehutanan sehingga secara legal formal lebih relevan.
"Atau SPR, karena SPR di KBLI-nya punya KBLI Perkebunan dan Kehutanan. Ini tergantung sikap Pemprov saja," ujarnya.
Abdullah menegaskan, yang terpenting bagi pihaknya di DPRD adalah Pemprov segera memiliki BUMD yang akan bekerja sama dengan Agrinas mengelola perkebunan yang luasnya mencapai 40 ribuan hektare.
"Bagi kami di DPRD yang penting Pemprov segera punya BUMD yang bekerja sama dengan Agrinas mengelola perkebunan yang 40 ribuan hektare," pungkas politisi PKS ini.*****
GoogleNews
