Wakil Ketua DPRD Riau Bongkar Penyebab Kelangkaan Pertalite: Ada Penimbunan karena Isu Kenaikan Harga

Wakil Ketua DPRD Riau Bongkar Penyebab Kelangkaan Pertalite: Ada Penimbunan karena Isu Kenaikan Harga
Budiman Lubis/F: LIPO

PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, angkat bicara terkait isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. 

Ia mengungkapkan kelangkaan BBM terjadi diduga adanya indikasi permainan oknum yang sengaja menimbun BBM, serta kondisi geopolitik dunia yang turut mempengaruhi harga minyak mentah.

Budiman menegaskan, agar seluruh pihak mengawasi distribusi BBM. Ia mengaku telah menerima informasi dari Satuan Pengawasan (SAM) 1 wilayahnya yang mencakup Medan, Aceh, Sumatera Barat, Batam, hingga Tebing Tinggi.

Menurut Budiman, kelangkaan BBM subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah, melainkan aksi spekulasi di lapangan.

"Ketika SAM 1 saya telepon, menyatakan ada semacam kewaspadaan masyarakat. Jadi penimbunan minyak itu yang menyebabkan kelangkaan kemarin. Ada yang membuat situasi karena isu-isunya mau naik harga Pertalite," jelasnya, Selasa 12 Mei 2026.

Ia juga membantah keras kabar kenaikan harga BBM subsidi. Pemerintah, kata Budiman, tidak akan gegabah menaikkan harga Pertalite karena akan memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok.

"Sampai hari ini tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi. Yang ada hanya kenaikan untuk BBM nonsubsidi," tegasnya.

Lebih lanjut, Budiman menyoroti kondisi geopolitik dunia yang turut memberikan tekanan pada harga minyak mentah global. Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang mengakibatkan penutupan Selat Hormuz menjadi faktor signifikan.

"Penutupan Selat Hormuz yang menyumbang 20% pasokan minyak dunia itu pengaruh betul terhadap keadaan harga minyak dunia. Harga minyak mentah naik," ujarnya.

Akibat kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah terpaksa menambah beban subsidi. Budiman memperkirakan subsidi yang harus ditanggung negara mencapai ratusan triliun rupiah.

"Ratusan triliun lah yang harus disubsidi oleh pemerintah," pungkas politisi Gerindra ini.*****

 

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

#BBM

Index

Berita Lainnya

Index