PEKANBARU, LIPO - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan DPRD kembali mencuat.
Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, menyebut bahwa mekanisme tersebut memiliki sisi positif dan negatif jika dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.
Komisioner KPU Riau, Abdurrahman, mengatakan, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan undang-undang yang berlaku.
“Sebagai lembaga teknis, KPU tentu tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Namun, secara pandangan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD memang memiliki kelebihan dari sisi efektivitas anggaran,” ujar Abdurrahman, Selasa 13 Januari 2025.
Ia menjelaskan, Pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar karena melibatkan banyak tahapan serta pembentukan badan ad hoc di tingkat bawah. Proses pemilihan langsung juga memakan waktu cukup lama, bahkan bisa mencapai delapan bulan.
“Kalau dipilih DPRD, prosesnya jauh lebih singkat, bahkan tidak sampai satu bulan sudah selesai. Dari sisi waktu dan anggaran jelas lebih efisien,” katanya.
Meski demikian, Abdurrahman menilai Pilkada langsung tetap memiliki nilai penting dalam demokrasi. Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat dalam memilih kepala daerah memberikan dampak psikologis dan ikatan emosional antara pemimpin dan rakyat.
“Pemilihan langsung memberikan ruang partisipasi publik yang besar. Ada ikatan psikologis antara kepala daerah dengan masyarakat karena mereka dipilih langsung oleh rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, berkurangnya kedekatan emosional dengan masyarakat. Jadi kedua sistem punya kelebihan dan kekurangan.*****
GoogleNews
.jpeg)
