LIPO - Situasi infrastruktur di wilayah Provinsi Riau cukup memprihatinkan, terutama kondisi jalan rusak sebagai jalan penghubung antar kabupaten, truk over dan ancaman abrasi yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Riau.
Untuk menindaklanjuti kondisi ini, Komisi V DPR RI melakukan komunikasi dengan Bupati/Walikota dan Kadis PU seluruh Riau pada Jumat (14/7/2023) di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru.
Untuk wilayah Provinsi Riau, diakui Gubernur Riau Syamsuar kondisi infrastruktur yang harus mendapat banyak pembenahan. Saat ini diakuinya sudah 64 persen jalan provinsi dibenahi. Hal lain yang harus dibenahi adalah kawasan laut, pulau dan sungai terutama Teluk Meranti, Pelalawan yang dinilai Syamsuar harus mendapat perhatian.
"Pertama jalan provinsi kita itu juga belum semuanya mantap, baru sekitar 64 persen yang dibenahi. Dengan begitu, tentunya masih banyak yang perlu dibenahi sementara kondisi di wilayah tersebut juga cukup luas," ungkapnya, Jumat (14/7/2023).
Dalam penyampaian aspirasi Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menyampaikan kondisi kantor Bupati Rohil yang terancam tenggelam dan menyatu dengan sungai Rokan. Ia menyebutkan setiap tahun tanah di depan kantor Bupati Rohil berkurang hingga 2 meter, sedang jarak dengan bibir sungai Rokan hanya 100 meter.
"Setiap tahunnya, kami kehilangan 2 meter tanah di depan kantor bupati karena abrasi. Jika ini berlanjut, dalam 5 tahun kantor bupati bisa terancam masuk sungai," ungkap Afrizal Sintong, Jumat (14/7/2023).
Untuk itu, ia berharap Pemerintah Pusat dan Pemprov Riau membantu mengatasi ancaman abrasi dan infrastruktur karena anggaran APBD Rohil yang mencukupi.
''Abrasi di daerah pesisir Rokan Hilir menjadi isu serius yang perlu mendapatkan penanganan prioritas,'' terangnya.
Tak hanya mengingatkan ancaman abrasi di Rohil, ia juga mengingatkan tentang eksplorasi sumur minyak di Rohil yang terdapat 372 sumur, sehingga mempengaruhi kondisi jalan. Penggunaan truk membawa tanah timbun untuk Wellpad (WP) sudah over capacity.
"Kami mengharapkan cara yang lebih baik untuk transportasi ini, mempertimbangkan berat muatan truk. Jalan yang kami bangun cepat rusak akibat beban yang besar. Untuk infrastruktur, kami hanya bisa mengeluarkan sekitar Rp 120 miliar setiap tahunnya, sementara kami masih memiliki jalan yang rusak sekitar 1.200 km," kritiknya lagi.
Tak hanya itu, curhat soal infrastruktur juga dikeluhkan Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar terutama tentang abrasi dan pelabuhan yang mengalami rusak parah.
"Infrastruktur jalan di Meranti ini sangat memprihatinkan, pelabuhan juga parah. Abrasi juga setiap tahun sampai 12 meter, mohon kiranya dibantu," ungkap Asmar.
Sementara itu, untuk daerah Indragiri Hilir kondisi yang memprihatinkan ini juga turut ia sampaikan di hadapan Komisi V DPR. Yakni kondisi jalan yang dijuluki jembatan shiratal mustaqim sempat viral beberapa waktu lalu.
"Kami banyak jembatan rusak. Sehingga sering diviralkan kemana-mana, kami ada jembatan shiratal mustaqim itu sampai ke mana-mana, sampai ke Malaysia juga itu," curhat Wabup Inhil. (*16)
GoogleNews
.jpeg)
