PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Kabupaten Bungo Provinsi Jambi melakukan Studi Banding (Stuban) terkait Metode Pengawasan Lingkungan Hidup ke DPRD Riau, Kamis (05/03/2020).
Stuban Komisi III DPRD Kabupaten Bungo diterima Ketua komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan SE didampingi anggotanya Abdul Kasim, Dani M Nursalam, Almainis, dan Tumpal Hutabarat.
Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Bungo dipimpin Darwandi bersama 7 anggota Komisi III dan 3 orang dari staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Bungo.
Ketua komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Darwandi menjelaskan kunjungan Stuban ke DPRD Riau bertujuan untuk mengkaji
masalah perizinan dan sistim pengawasan terhadap UPL, UKL dari DLH.
"Dalam Stuban ini, Kita membandingkan bagaimana sistim pengawasan DPRD Riau yang bisa diterapkan di kabupaten Bungo, " terangnya.
Dilanjutkannya, masalah pengelolaan limbah di Kabupaten Bungo masalah limbah tergolong bagus. Kendati demikian, Politisi Gerindra ini menyebutkan masih ada satu dua perusahà an yang kurang mematuhi aturan.
Senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan Stuban Komisi III Kabupaten Bungo bertujuan untuk mengetahui metode pengawasan yang dilakukan DPRD Riau terhadap pencemaran lingkungan.
" Dalam stuban ini, Komisi III Kabupaten ini ingin melihat sistim AMDAL dan apa yang dapat mereka lakukan nanti disana, " terang Parisman.
Dilanjutkannya, dalam Rapat Dengar Pendapat terungkap banyak 'bintang-bintang' yang memback up kegiatan tambang illegal disana. Sehingga, pengawasan perlu ditingkatkan.
Namun, kata Legislator Dapik Pekanbaru ini, persoalan pengawasan lingkungan hidup di Riau perlu didukung dalam pengadaan peralatan. Sehingga, Ia mendesak pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dana APBN atau sana hibah melalui Kementerian LHK untuk membantu Pemprov Riau terutama dalam pengadaan peralatan uji limbah.
"Bantuan tersebut juga dapat membantu masyarakat yang terdampak limbah, itu harus kita siapkan,"tandas Parisman.***
Stuban Komisi III DPRD Kabupaten Bungo diterima Ketua komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan SE didampingi anggotanya Abdul Kasim, Dani M Nursalam, Almainis, dan Tumpal Hutabarat.
Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Bungo dipimpin Darwandi bersama 7 anggota Komisi III dan 3 orang dari staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Bungo.
Ketua komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Darwandi menjelaskan kunjungan Stuban ke DPRD Riau bertujuan untuk mengkaji
masalah perizinan dan sistim pengawasan terhadap UPL, UKL dari DLH.
"Dalam Stuban ini, Kita membandingkan bagaimana sistim pengawasan DPRD Riau yang bisa diterapkan di kabupaten Bungo, " terangnya.
Dilanjutkannya, masalah pengelolaan limbah di Kabupaten Bungo masalah limbah tergolong bagus. Kendati demikian, Politisi Gerindra ini menyebutkan masih ada satu dua perusahà an yang kurang mematuhi aturan.
Senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan Stuban Komisi III Kabupaten Bungo bertujuan untuk mengetahui metode pengawasan yang dilakukan DPRD Riau terhadap pencemaran lingkungan.
" Dalam stuban ini, Komisi III Kabupaten ini ingin melihat sistim AMDAL dan apa yang dapat mereka lakukan nanti disana, " terang Parisman.
Dilanjutkannya, dalam Rapat Dengar Pendapat terungkap banyak 'bintang-bintang' yang memback up kegiatan tambang illegal disana. Sehingga, pengawasan perlu ditingkatkan.
Namun, kata Legislator Dapik Pekanbaru ini, persoalan pengawasan lingkungan hidup di Riau perlu didukung dalam pengadaan peralatan. Sehingga, Ia mendesak pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dana APBN atau sana hibah melalui Kementerian LHK untuk membantu Pemprov Riau terutama dalam pengadaan peralatan uji limbah.
"Bantuan tersebut juga dapat membantu masyarakat yang terdampak limbah, itu harus kita siapkan,"tandas Parisman.***
GoogleNews
