PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyoroti sejumlah persoalan pembangunan infrastruktur, terutama terkait rencana pembangunan exit tol yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, keberadaan exit tol akan memudahkan aktivitas warga, khususnya untuk perjalanan pulang-pergi.
"Kalau exit tol itu ada, itu memudahkan masyarakat untuk transportasinya pulang-balik," ujarnya, Selasa 3 November 2026.
Namun, Edi mengakui bahwa pembangunan exit tol membutuhkan biaya besar. Ia menyebut pihak pengelola tol pernah menyampaikan bahwa pembangunan satu exit tol bisa mencapai nilai sekitar Rp200 miliar. Karena itu, ia menilai perlu ada pembukaan baru dan niat kuat dari pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.
"Kalau memang ada niat seperti itu, tinggal buat permohonan saja ke pusat, ke PUPR, supaya dibangun exit tol di sana," katanya.
Edi juga menyinggung perjuangan pembangunan exit tol di wilayah Garuda Sati yang menurutnya sudah diperjuangkan dan akan terwujud di satu sisi. " Namun, sisi lainnya terkendala karena adanya masjid dan bangunan masyarakat. Persoalan ini, menurutnya, seharusnya menjadi fokus Bupati saat ini bersama anggota DPRD Provinsi Riau," terangnya.
Terkait janji politik, Edi menegaskan bahwa janji dalam konteks politik merupakan sebuah kewajiban. Menurutnya, masyarakat memberikan pilihan kepada para pemimpin berdasarkan janji-janji tersebut, sehingga orang yang tidak menepati janji politik akan membuat masyarakat kecewa besar.
"Janji dalam konteks politik itu kewajiban. Orang yang cacat dalam konteks janji politik itu sudah membuat masyarakat akan kecewa besar," tegasnya.*****
GoogleNews
