JAKARTA, LIPO - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons pernyataan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengenai komitmen kontrak setelah Indonesia memangkas ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD).
Bahlil menegaskan bahwa Indonesia menghormati kontrak dan aturan yang berlaku. Pengurangan pasokan gas tersebut masih berada dalam batas minimum yang diatur dalam kontrak.
"Negara kita adalah negara yang menghargai kontrak dan aturan. Jadi, jangan mengajari Indonesia tentang komitmen menghargai kontrak," tegas Bahlil, Senin (26/10/2026).
Bahlil menjelaskan, Indonesia memasok gas melalui pipa ke Singapura dari dua wilayah, yakni Natuna dan Sumatera, dengan total volume yang disebut mencapai 409,55 juta kaki kubik per hari. Dari jumlah tersebut, penguangan pasokan sebesar 31 BBTUD disebut hanya sekitar 8% dari total ekspor gas melalui pipa.
"Total ekspor gas dari dua tempat, satu dari Natuna dan satu dari Sumatera, totalnya 409,55. Yang kemarin kita potong itu 31. Hanya kurang lebih sekitar 8%. Saya baca berita, 31 itu baru 2% dari konsumsi negara sahabat kita. Kalau 409 itu tidak berjalan, berarti sekitar 30%," ujar Bahlil.
Ia menambahkan, pengurangan pasokan tersebut masih berada dalam batas kontrak minimum
31 yang kita potong itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita sekitar 91–92," katanya.
Bahlil menegaskan, pengurangan pasokan tersebut tidak serta-merta berarti Indonesia melanggar kontrak. Menurut dia, penilaian terhadap kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pasokan gas.
"Jadi, kita baru sekitar 8%. Kecuali kita baru potong 10, baru itu melanggar kontrak," ujarnya.
Selain gas yang dikirim melalui pipa, Bahlil menyebut Indonesia juga memasok gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) ke Singapura melalui sekitar 146 kargo. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan besarnya pasokan gas Indonesia ke negara tersebut. Bahlil juga menekankan pentingnya saling menghormati dalam hubungan antarnegara. Ia meminta agar penghormatan terhadap kontrak komersial berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hubungan bilateral.
"Pemerintah Indonesia sangat menghargai aturan, apalagi Menteri ESDM-nya. Tapi, saya juga minta, jangan saat bersamaan kalian minta dihargai. Susah minta dihargai kalau senang mengolok-olok negara lain. Jadi, mestinya asas kebersamaan kita," kata Bahlil.(***)
GoogleNews
.jpg)
