PEKANBARU, LIPO - Banyak warga Pekanbaru mengeluh bansosnya tiba-tiba berhenti usai pemutakhiran data 2026. Menjawab keluhan itu, Pemko Pekanbaru membuka posko pengaduan perubahan desil di semua kantor kelurahan dan kecamatan.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan posko ini dibuka bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti laporan warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan namun tahun ini tidak lagi terdata.
"Yang biasanya menerima bantuan, tapi tahun ini tidak dapat bantuan. Kita buka posko bekerja sama dengan Kementerian Sosial," kata Agung, Kamis (24/9/2026).
Dari hasil penelusuran awal posko, terungkap dua penyebab utama naiknya desil warga.
Agung menyebut ada warga yang tidak sadar salah satu anggota keluarganya dalam satu Kartu Keluarga tercatat memiliki tunggakan pinjaman online.
"Ada masyarakat yang tidak tahu tiba-tiba dalam satu KK ada mungkin salah satu keluarganya terjerat pinjaman online. Itu maka dihilangkan untuk menerima bantuannya," ungkapnya.
Selain itu juga diduga ada KTP dicatut untuk pembelian kendaraan atau barang lain, sehingga sistem membaca tingkat kesejahteraan warga tersebut meningkat.
Kondisi ini otomatis mengubah posisi desil di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan berimbas pada status penerima bansos.
Agung pun mengajak warga yang merasa desilnya berubah tidak sesuai kondisi riil untuk segera melapor.
"Bagaimana masyarakat yang berhak kembali mendapatkan bantuan. Untuk masyarakat yang desilnya berubah bisa datang posko yang telah ada," jelasnya.
Di posko, warga bisa melakukan klarifikasi dan pembaruan data agar bantuan kembali tepat sasaran.*****
GoogleNews
.jpeg)
