PEKANBARU, LIPO - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sejumlah SPBU di Riau semakin meresahkan masyarakat. Keluhan ini disampaikan langsung oleh Federasi dan masyarakat kepada Komisi IV DPRD Riau.
Ketua Pembina Federasi, Syaed Lukman, mengatakan bahwa pihaknya datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang kesulitan mendapatkan solar.
"Hari ini beberapa tokoh memang mempertanyakan masalah bahan bakar solar yang akhir-akhir ini sudah sangat sulit dan menyulitkan bagi masyarakat," ujarnya, Rabu 16 September 2026.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin pemerintah atau dewan hanya sekedar mengucapkan simpati atas antrean panjang yang terjadi. Menurutnya, yang lebih penting adalah mencari solusi nyata.
"Ini adalah pendapatan masyarakat yang hilang akibat tidak ada pekerjaan. Ketika mereka kehilangan pendapatan, tentu akan menimbulkan hal yang tidak baik," jelasnya.
Syaed Lukman menggambarkan kondisi di lapangan. Solar seringkali baru datang sekitar pukul 2 atau 3 sudah disuplai menjelang sore, sementara masyarakat sudah mengantri sejak pagi. Akibatnya, banyak pekerja kecil yang terdampak.
"Bagaimana nasib tukang angkat tanah, pasir, kayu, dan buah sawit yang kecil-kecil itu? Mereka terdampak sangat luar biasa," katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke Dinas Pertambangan. Dan meminta perhatian khusus dari pemerintah.
"Kita minta perhatian khusus. Ini negara sudah tidak menyiapkan anak-anak bangsa ini untuk dapat pekerjaan, bahkan untuk menyediakan bahan bakar pun jadi sulit," tegasnya.
Dampaknya, kata dia, banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan. Bahkan ada yang sampai menunggu berhari-hari hanya untuk mengantri BBM. Uang makan, uang jajan, dan uang belanja rumah tangga pun habis di jalan.
"Ada yang uang sekolah anaknya jadi keteteran untuk membayar. Kalau biasanya bisa bekerja 20 sampai 25 hari, sekarang tidak bisa lagi akibat menunggu," ujarnya prihatin.
Pihaknya pun mempertanyakan penyebab kelangkaan ini. Apakah ada pihak Pertamina yang bermain tidak menyalurkan pasokan sesuai tempatnya, atau aparat yang tidak melakukan pengawasan, atau justru membiarkan keadaan ini terjadi.
"Kita melihat kondisi ini sudah sangat prihatin. Beberapa tokoh berkumpul memberikan masukan kepada pemerintah daerah, dewan untuk mencarikan solusi agar ini tidak terlalu lama," harapnya.
Menanggapi hal itu, DPRD Riau katanya berjanji akan menindaklanjuti dan akan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) pada hari Senin mendatang.
"Semua stakeholder akan dipanggil. Karena ini sudah sangat serius. Insya Allah hari Senin akan dikumpulkan semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa semua pihak harus bertanggung jawab dan tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut.
"Semua pihak harus bertanggung jawab. Jangan membiarkannya," pungkasnya.
Rapat tersebut dipimpin ketua komisi IV DPRD Riau Makmun Solihin beserta anggota komisi IV DPRD lainya Zulhendri, Syamsuri Daris, Munawar.*****
GoogleNews
