PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri memimpin Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Pekanbaru Tahun 2025, Senin (13/4/2026).
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya M Dikky Suryadi Khusaini dan Andry Saputra.
Turut hadir dalam paripurna Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar bersama jajaran kepala OPD, camat, serta unsur Forkopimda.
Dalam rapat tersebut, Markarius Anwar menyampaikan jawaban atas berbagai pandangan dan pertanyaan fraksi, yang menyoroti sejumlah isu strategis seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), infrastruktur, hingga sektor kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, seluruh pertanyaan dari fraksi-fraksi sudah kita jawab satu per satu. Ini menjadi bagian dari koreksi DPRD kepada kita, dan semua masukan sudah kita terima,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, realisasi PAD Kota Pekanbaru tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sektor, dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah sekitar Rp1,182 triliun, serta retribusi dan pendapatan sah lainnya.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, Pemko Pekanbaru mencatat surplus anggaran lebih dari Rp200 miliar, ditambah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dari efisiensi pelaksanaan program.
“Jika digabungkan antara surplus dan Silpa, totalnya mencapai sekitar Rp255 miliar. Ini menjadi modal yang sangat baik untuk menghadapi tantangan di tahun 2026,” jelasnya.
Markarius berharap Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD dapat memberikan catatan dan evaluasi konstruktif melalui pembahasan lanjutan bersama OPD.
“Dari proses itu tentu akan ada temuan yang menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Tengku Azwendi Fajri menilai jawaban pemerintah telah cukup komprehensif dan mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“Beragam pandangan dari fraksi sudah dijawab pemerintah. Ini menjadi bagian dari masukan bersama agar ke depan tercipta harmonisasi yang lebih baik,” ujarnya.
Politisi Demokrat itu juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan LKPj 2025 oleh Pansus DPRD, mengingat adanya batas waktu sesuai regulasi.
“Ada perda baru berkaitan LKPj, harapannya bisa segera diselesaikan karena deadline akhir bulan ini. Pansus sudah terbentuk, jadi harus bergerak cepat agar selesai tepat waktu,” pungkasnya.(***)
Wakil Ketua DPRD Tengku Azwendi Fajri memimpin Rapat Paripurna dengan agenda LKPj 2025.
Suasana Rapat Paripurna LKPj 2025.
Wakil walikota H Markarius Anwar menyampaikan. Jawaban atas pandangan umum Fraksi.
Rapat Paripurna dengan agenda LKPj 2025.
Rapat Paripurna dengan agenda LKPj 2025.
Wakil walikota Markarius Anwar dan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri.
Tengku Azwendi Fajri saat memimpin Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan Fraksi.
GoogleNews
.jpeg)
