PEKANBARU, LIPO – Kader Partai NasDem Provinsi Riau menggelar aksi damai sebagai respons terhadap pemberitaan dan ilustrasi yang diterbitkan oleh Tempo, Kamis (16/4/2026), di halaman Kantor DPW NasDem Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.
Aksi ini dilakukan karena mereka menilai konten tersebut telah merendahkan martabat Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW NasDem Riau, Dedi Harianto Lubis, menegaskan bahwa pihaknya memandang pemberitaan tersebut sebagai framing negatif, bahkan menyebutnya sebagai upaya “pembunuhan karakter” terhadap tokoh partai.
“Kami tidak akan membiarkan ada pihak yang menghina dan merendahkan martabat ketua umum kami,” tegas Dedi.
Meski menyampaikan protes, kader NasDem tetap menegaskan komitmen mereka terhadap kebebasan pers. Namun, mereka mengingatkan agar prinsip tersebut tidak disalahgunakan.
“Kami menjunjung tinggi kebebasan pers dan menghormati kerja jurnalistik. Tetapi kebebasan itu tidak boleh dijadikan alat untuk memframing atau menjatuhkan karakter seseorang,” lanjutnya.
Dalam pernyataan sikap, kader NasDem Riau menyampaikan tiga tuntutan kepada Tempo, yakni menolak pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, mengecam ilustrasi sampul yang dianggap merendahkan Ketua Umum NasDem, serta mendesak pelurusan informasi yang dinilai merugikan partai. Mereka juga meminta pihak Tempo menyampaikan permintaan maaf atas konten yang telah dipublikasikan.
Sementara itu, Sekretaris DPW Partai NasDem Riau, Yopi Arianto, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai sekaligus pengingat bagi media agar tetap berpegang pada prinsip jurnalistik yang berimbang.
“Aksi ini kami lakukan secara damai. Kami ingin situasi tetap kondusif, khususnya di Riau,” ujarnya.
Yopi menambahkan, kehadiran kader dalam aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas, namun tanpa mobilisasi massa secara besar-besaran guna menjaga stabilitas daerah. Ia juga menilai pemberitaan yang tidak tepat berpotensi berdampak pada stabilitas politik, ekonomi, hingga kehidupan sosial masyarakat.
Menurutnya, kritik terhadap partai maupun tokoh publik tetap terbuka selama bersifat konstruktif. Namun, ia menilai konten yang dipersoalkan telah melampaui batas.
“Kalau kritik untuk membangun, kami terbuka. Tapi jika sudah menyangkut penghinaan dan merendahkan, tentu kami tidak bisa menerima,” tegasnya.
Usai menggelar aksi, massa kemudian melanjutkan penyampaian aspirasi ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau sebagai upaya mencari penyelesaian melalui jalur kelembagaan.(***)
GoogleNews
.jpg)
