PEKANBARU, LIPO - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan himbauan kepada seluruh pelaku usaha industri di Provinsi Riau agar lebih tertib dalam menunaikan kewajiban Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Himbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah, sebagaimana menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
Abdullah menegaskan bahwa perusahaan yang menggunakan bahan bakar untuk kebutuhan operasional, baik produksi maupun transportasi, diharapkan dapat memperhatikan kewajiban pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi tersebut.
“Kami dari DPRD Riau menghimbau seluruh pelaku usaha industri agar memperhatikan kewajiban pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jika belum tertib, mohon segera ditertibkan. Jika belum dibayarkan, harap segera dibayarkan,” ujarnya, Rabu 8 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai PBBKB telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 beserta peraturan gubernur sebagai turunannya, dengan tarif sebesar 7,5 persen.
Menurutnya, kepatuhan pelaku usaha sangat penting karena pemerintah daerah telah mengantongi data perusahaan-perusahaan yang belum sepenuhnya menunaikan kewajiban tersebut.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan yang belum menunaikan kewajiban dapat segera melaksanakannya sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
Politisi PKS ini optimistis, jika kepatuhan terhadap PBBKB serta pajak daerah lainnya seperti pajak air permukaan dan pajak alat berat semakin meningkat, maka PAD Riau berpotensi mengalami kenaikan signifikan.
"Upaya ini kita harapkan supaya dapat mendorong target pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp8 triliun menjadi Rp11 triliun, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan di Provinsi Riau," tutupnya.*****
GoogleNews
