PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Provinsi Riau, menegaskan, bahwa pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru ke depan tidak boleh dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk menghindari risiko penurunan kualitas dan kegagalan pengelolaan.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyampaikan hal tersebut usai rapat evaluasi terkait hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
“Pengelolaan mandiri berisiko besar tidak sesuai harapan. Banyak contoh hotel yang kualitasnya menurun karena dikelola secara lokal,” ujar Edi, Sabtu 4 April 2026.
Berdasarkan hasil audit DJKN, nilai aset hotel tercatat sekitar Rp43 miliar. Sementara itu, nilai ballroom diperkirakan berada pada kisaran Rp12 miliar hingga Rp23 miliar, dengan total keseluruhan aset mencapai Rp423 miliar.
Saat ini, proses selanjutnya adalah penyelesaian Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum memasuki tahap pelelangan untuk menentukan mitra pengelola.
DPRD Riau mendorong agar mitra yang dipilih merupakan pihak profesional yang memiliki merek berskala nasional maupun internasional. Hal ini dinilai penting agar kualitas hotel tetap terjaga dan mampu menjadi kebanggaan daerah.
Terkait kerja sama, Lippo Group disebut masih memiliki hak prioritas sebagai pemrakarsa. Namun, DPRD menekankan bahwa kontrak kerja sama harus diperbaiki agar lebih menguntungkan daerah dibandingkan sebelumnya.
Selain itu, berdasarkan panduan DJKN, pemerintah daerah berpotensi memperoleh iuran tetap sekitar Rp1,4 miliar hingga Rp1,9 miliar per tahun. Di luar itu, terdapat skema bagi hasil keuntungan dengan porsi 60:40 atau 50:50 antara daerah dan pengelola.
Dengan skema tersebut, Dia berharap pengelolaan Hotel Aryaduta ke depan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga kualitas layanan hotel.*****
GoogleNews
