PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau terus memperkuat sinergi untuk menggenjot pendapatan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal.
Melalui pembahasan lintas sektor yang intensif, kedua pihak berkomitmen mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan demi keberlanjutan pembangunan di Bumi Lancang Kuning pada tahun anggaran mendatang.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Abdullah, menekankan perlunya langkah kolaboratif yang terukur untuk menggali potensi pendapatan.
Dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Riau pada Senin (29/12/2025), Abdullah memetakan enam sektor utama yang wajib menjadi prioritas bersama antara legislatif dan eksekutif agar target pendapatan daerah dapat tercapai secara realistis dan berkelanjutan.
Sektor pertama yang menjadi fokus utama adalah peningkatan pajak daerah melalui penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Abdullah menilai transparansi dan kemudahan akses bagi wajib pajak sangat krusial.
"Kita perlu perkuat koordinasi bersama aparat penegak hukum yang terkait, agar masyarakat mudah membayar pajak," ujar Abdullah di sela-sela rapat tersebut.
Sektor kedua yang disoroti secara tajam adalah retribusi daerah yang dinilai masih sangat minim. Berdasarkan data yang dipaparkan, target retribusi daerah untuk tahun 2026 hanya dipatok sebesar Rp14 miliar. Angka ini dianggap terlalu kecil dibandingkan potensi yang ada, sehingga Abdullah mendesak tim Pemprov Riau untuk melakukan kajian mendalam guna mendongkrak nilai tersebut.
Fokus ketiga tertuju pada dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Abdullah bahkan mengibaratkan kondisi sejumlah perusahaan daerah tersebut sedang dalam fase "sakratul maut". Ia menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Plt Gubernur Riau dalam melakukan revitalisasi komprehensif agar BUMD kembali sehat dan mampu menyumbang deviden bagi daerah.
Selain itu, sektor keempat dan kelima mencakup optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif serta penciptaan peluang pendapatan baru. Pansus DPRD mendorong agar aset-aset milik Pemprov Riau tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi seiring dengan dinamika kebijakan pembangunan daerah yang berkembang.
Pada poin keenam, Abdullah mengingatkan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
"Kami mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang telah menginisiasi upaya maksimal. Semoga enam poin ini bisa memberikan hasil potensial jika kita dalami bersama-sama," tambah Abdullah optimistis.
Merespons hal tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti poin-poin strategis yang disampaikan DPRD. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyusun rencana aksi untuk mengoptimalkan seluruh sektor pendapatan tersebut.
"Kami dari Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung dan bersinergi demi memastikan pelayanan publik bagi masyarakat tetap terjaga," pungkas SF Hariyanto.*****
GoogleNews
.jpeg)