PHR Hanya Mampu Menghisap Kekayaan Riau, Tapi Tak Mampu Mensejahterakan Masyarakat

PHR Hanya Mampu Menghisap Kekayaan Riau, Tapi Tak Mampu Mensejahterakan Masyarakat
Ilustrasi/F: ist

JAKARTA, LIPO - Gubernur Riau, Abdul Wahid, minta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) lebih transparan dalam berinvestasi di Riau. Sebab, keuntungan yang diraup PHR tak sebanding yang didapatkan masyarakat Riau. 

"Kita memahami ada beban target lifting oleh pemerintah, harus melakukan investasi, namun juga harus terbuka dengan kita berapa nilai investasinya dan berapa hasil yang diperoleh, kita tidak tahu datanya, lalu PI 10% hanya kita terima 1 Dollar sejak januari lalu, jadi libatkan kita untuk bisa melihat pergerakan progresnya," ungkap Gubri Wahid, saat melakukan pertemuan dengan jajaran Direksi PHR dan SKK Migas Sumbagut, di Gedung RDTX Place Kawasan Mega Kuningan Jakarta, Jumat (17/10/25) kemarin. 

Wahid mengatakan, dalam kondisi Riau yang saat ini dibebani fiskal, PHR semestinya mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Riau.

"Kita minta pihak PHR mendorong pertumbuhan ekonomi di riau, beban fiskal kita cukup berat, diharapkan sektor migas sebagai kekayaan dari bumi riau dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan," jelas Gubri Wahid. 

Dikatakan Wahid, selain sektor jasa dan perdagangan,  perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, sektor yang diharapkan adalah sektor migas. Namun Wahid menilai sektor migas sendiri tak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Riau. 

"Problemnya pada triwulan II pertumbuhan ekonomi kita berada pada 4,59%, namun sektor migas justru menyumbang negatif, jika tanpa sektor migas pertumbuhan ekonomi riau tumbuh di angka 5.6%, artinya ada tata kelola yang salah,” jelas Gubri Wahid. 

Selain itu, Wahid juga menyoroti minimnya keterlibatan perusahaan-perusahaan di daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki Riau. Padahal kata Wahid keterlibatan perusahaan daerah akan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian di riau.

"Saya menduga investasi besar yang dilakukan PHR tidak melibatkan lebih banyak porsinya kepada lokal konten," ujar Wahid. 

Menanggapi kondisi yang disampaikan Gubri Wahid, Direktur Utama (Dirut) PHR, Ruby Mulyawan, berdalih beban Insentif Progresif Split 10 persen dan melonjaknya investasi mempertahankan lifting. 

"Beban kami pak, biaya insentif progressive split, dan melonjaknya biaya investasi proyek CEOR, karena untuk mempertahankan lifting bahkan sampai inline, ditambahkan harga minyak dunia terus turun, sehingga kondisi kita negatif," jelas Ruby. 

Pada kesempatan itu Ruby menegaskan komitmen PHR terhadap sektor pertumbuhan ekonomi Riau. Termasuk pelibatan perusahaan-perusahaan daerah. 

"Saya tidak tahu persis ya pak, yang jelas kita ada lebih 200 kontrak yang melibatkan lokal konten, saya rasa sudah cukup signifikan melibatkan pengusaha lokal, seharusnya bisa mendorong pertumbuhan," tukasnya.***** 

 

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

#Pertambangan

Index

Berita Lainnya

Index