JAKARTA, LIPO - Partai Demokrat dinilai akan sulit membangun koalisi baru bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Kemungkinan buat poros yang baru saya sih melihatnya benar, sulit, kenapa? Poros baru itu sulit terbentuk,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Ahad, 10/09/2023.
Ujang membeberkan tiga alasan, pertama, PKS sudah dipastikan akan melekat kepada Anies. Kemudian kedua, ia melihat PPP akan tetap merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepada Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketum PPP.
Ketiga, Ujang mengatakan apabila memang koalisi ini terbentuk, maka tidak ada bakal calon presiden yang diunggulkan.
“Siapa capres unggulannya? Tidak ada capres yang memiliki elektabilitas yang, tinggi,” kata dia.
Ia mengatakan Sandiaga Uno memiliki elektabilitas pada cawapres, bukan capres. Sama seperti elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hanya masuk bursa cawapres.
“Kalau tidak ada capres unggulan maka percuma koalisi tidak akan menang, maka akan tumbang,” kata Ujang.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengakui kecil kemungkinan partainya membentuk koalisi baru ketimbang bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Herman menjawab diplomatis ketika ditanya apakah akan membentuk koalisi baru. Ia mengatakan dalam politik segalanya serba mungkin.
Dia menilai nasib soal ada atau tidaknya koalisi baru bergantung pada takdir dari Tuhan. “Tapi kemungkinannya menurut saya sangat kecil ya dibandingkan dengan kepada dua koalisi yang sudah pasti,” kata Herman setelah acara syukuran HUT ke-22 Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Setember 2023.
Herman mengatakan partainya berpikir rasional untuk menawarkan syarat jika bergabung dengan koalisi. Sebelumnya, ketika membentuk Koalisi Perubahan bersama NasDem dan PKS, Herman menyatakan mereka memang merintis dari awal.
“Tapi kan sekarang ini masuk dalam koalisi yang sudah terbentuk. Oleh karenanya berpikir rasional saja. Tentu kalau ada ruang yang terbuka dan dibicarakan yang secara rasional tentu itu porsinya Demokrat,” kata Herman.
Herman juga mengatakan arah koalisi Partai Demokrat, setelah mereka keluar dari Koalisi Perubahan, akan ditentukan pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Ia mengatakan awalnya Rapimnas itu dijadwalkan pada 13-14 September 2023, namun belakangan terjadi perubahan jadwal. Ia menjelaskan jadwal rapimnas menunggu arahan dari AHY.(*3)
GoogleNews
.jpeg)
