PEKANBARU, LIPO - Pemeritah Provinsi Riau saat ini sedang menyelidiki informasi tentang keberadaan tenaga honorer yang kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki.
Jumlah honorer seperti ini kabarnya jumlahnya cukup banyak. Sementara, setiap bulannya, mereka masih menerima gaji rutin dari pemerintah.
Guna mengungkapkan keberadaan ratusan pegawai honorer tersebut, Gubernur Riau sudah membentuk tim untuk menelusurinya.
Tim pemetaan pegawai honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mulai turun ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan verifikasi faktual, Kamis (28/7/2022) besok.
Verifikasi faktual dalam rangka mengecek kebenaran data jumlah honorer di seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau. Hal itu dilakukan menelusuri kebenaran dugaan pegawai honorer fiktif.
Pemprov Riau memiliki 19.690 tenaga honorer. Dari 19.690 orang tenaga honorer yang tersebar di 12 kabupaten/kota.
Paling banyak honorer tenaga pendidikan, terutama guru di kabupaten dan kota.
Dari belasan ribu tenaga honorer tersebut, diduga terdapat kurang lebih 500 orang pegawai honorer diduga ' fiktif' .
Mereka tercatat namanya dan menerima gaji namun tidak jelas orangnya.
Setiap bulan mereka terima gaji meski hanya ongkang-ongkang kaki.
"Tim pemetaan tenaga honorer besok mulai turun mengecek data honorer yang disampaikan OPD Pemprov Riau," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Rabu (27/7/2022).
Setelah dilakukan verifikasi faktual di seluruh OPD.
Selanjutnya, pihaknya akan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga honorer yang masuk sesuai dengan arahan pemerintah pusat terkait peniadaan tenaga honorer.
Dan diganti menggunakan sistem kerjasama dengan pihak ketiga atau outsourcing.
Dalam arahan pusat ada tiga jenis perkerjaan yang bisa dilakukan kontrak. Yakni tenaga keamanan, kebersihan dan sopir.
Sedangkan untuk jenis pekerjaan lainnya belum ada petunjuk teknis dari pusat.
Karena itu, lanjut Ikhwan, saat ini Pemprov Riau tengah melakukan pemetaan berapa tenaga honorer yang masuk ketentuan arahan pemerintah pusat tersebut.
"Untuk itu, kita perlu menyesuaikan data yang dikirim OPD. Misalnya honorer A, ada tidak orangnya sudah lama bekerja dan lainnya," Ikhwan yang juga sekretaris tim pemetaan tenaga honorer Pemprov Riau ini.
Sebelumnya, Sekdaprov Riau, SF Hariyanto, menegaskan, Pemprov Riau tidak lagi menganggarkan gaji untuk honorer di lingkungan Pemprov Riau.
Kebijakan ini diambil menyusul adanya aturan dari pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
Penghapusan tenaga honorer tersebut berdampak terhadap penganggaran.
Sehingga mulai tahun depan, sudah tidak ada lagi penganggaran untuk pegawai honorer di Pemprov Riau.
Namun SF Hariyanto menegaskan, kebijakan ini diambil bukan karena faktor suka atau tidak suka, tapi karena peraturan yang harus dijalankan.
Nantinya, APBD Riau pada 2023, tepatnya Bulan November, tidak ada penganggaran untuk gaji tenaga honorer.
"Jadi ini bukan karena suka tidak suka, tapi aturannya memang nanti tidak ada lagi pegawai non ASN dan non PPPK. Yang ada itu ASN dan PPPK. Untuk honorer tidak ada lagi," katanya.
Kedepan kata Sekda, kebutuhan tenaga honorer diambil dari pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa. Yakni outsourcing.
Itu pun terbatas untuk beberapa bidang saja.
Diantaranya adalah untuk tenaga sopir atau driver, petugas kebersihan atau clening servis dan petugas keamanan atau sekuriti.
Sedangkan untuk guru dan tenaga kesehatan, pihaknya akan mengusulkan ke Kemenpan RB untuk membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K.
"Untuk guru kita membutuhkan 7.000 orang lagi dan untuk tenaga kesehatan butuh 400 orang. Kita minta Menpan membuka formasi PPPK untuk formasi ini," kata SF.
Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh tim, setidaknya ada 19 ribu lebih tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau.(lipo*3/tribun.pku.com)
GoogleNews
