PEKANBARU, LIPO - Penambahan kasus harian positif terkonfirmasi covid-19 di Provinsi Riau kian hari, kian mengkwatirkan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat agar dana yang telah digunakan tidak terbuang sia-sia.
Tidak hanya masyarakat yang dinilai belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik dalam menjalankan adaptasi baru, lambatnya serapan anggaran juga dikwatirkan akan turut menghambat penanganan covid-19.
Lambannya realisasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Riau ini banyak dikeluhkan oleh pengguna anggaran.
Sebagai informasi, hingga saat ini realisasi anggaran baru mencapai 49,03 persen dari total anggaran yang sudah disiapkan Rp 477 miliar . Dana sebesar ini didapatkan dari penggeseran anggaran dari APBD Riau 2020.
Terkait hal itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra SE, menjelaskan, pihaknya juga tidak ingin gegabah dalam mencairkan anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Sebab pihaknya tidak ingin terjadi masalah dikemudian hari akibat dari ketidak hati-hatian dalam mencairkan anggaran.
"Kita sangat hati-hati sekali, mungkin inilah yang menyebabkan realisasinya agak sedikit lambat. Karena kita kan harus konsultasi dulu dengan pihak terkait sebelum anggaran itu dicairkan. Karena kita tidak ingin dikemudian hari terjadi masalah akibat kita kurang hati-hati," kata Indra SE, Kamis (10/9/2020) .
"Anggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut di bagi menjadi tiga pos. Yakni untuk penanganan kesehatan, kemudian untuk pemulihan ekonomi dan terakhir dialokasikan untuk jaring pengaman sosial," tambah Indra diakhir penjelasannya. (*1)
GoogleNews
