PEKANBARU, LIPO - Usai Pemko Pekanbaru melakukan pergantian 15 pejabat, 8 diantaranya jabatan Lurah pada hari Selasa Tanggal 05 Mei 2020, Forum RT dan RW, Kelurahan Sialang Munggu mendatangi kantor DPRD Pekanbaru untuk menyampaikan aspirasi menyikapi seputar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru.
Persoalan yang disampaikan tidak hanya persoalan bantuan sembako, dan anggaran, tapi juga menyikapi keputusan Walikota yang sarat dengan keputusan politik.
Walikota dinilai telah melakukan arogansi politik, dengan mengganti beberapa lurah. Pergantian tersebut diduga imbas dari sengkarut penolakan sembako beberapa hari terakhir oleh RT RW di beberapa Kelurahan di Pekanbaru.
Salahsatu Lurah yang dicopot adalah Lurah Sialang Munggu, dinon-jobkan terhitung sejak kemarin, Selasa, 5 Mei 2020.
Merespon hal itu, Ketua Forum, Sucipto menegaskan, pihaknya sampai hari ini masih menolak bantuan dari Pemko Pekanbaru karena tidak adanya transparansi atas bantuan yang disalurkan.
"Kabarnya pada hari ini bansos juga akan datang, kami di forum sudah sepakat untuk menolak sebelum adanya transparansi dari pemerintah," kata Sucipto, Rabu, 6 Mei 2020.
"Penolakan ini murni dari masyarakat kita, tanpa rekayasa sedikitpun. Kami justru diminta mengambil bansos ini oleh lurah. Tapi kami menolak, takut jadi boomerang karena bantuan jauh lebih sedikit daripada yang diusulkan," tambahnya, sebagaimana dikutip dari laman berita riauonline.
Yang lebih sayangkan oleh Sucipto, akibat dari banyaknya penolakan RT RW dibeberapa Kelurahan, malah Lurah yang dijadikan korban, dicopot dari jabatan.
"Ini tanggung jawab kami untuk menanyakan, kenapa ketika kita mau menegakkan keadilan, tapi malah diberikan oleh-oleh berupa mutasi pejabat," tuturnya.
Diakui Sucipto, mutasi pejabat memang merupakan hak prerogatif Walikota, tapi saat ini kondisi sangat tidak normal. Tak tepat rasanya jika pemerintah mengedepankan arogansi politik dalam menjalankan pemerintahan.
Sehingga, tak ada salahnya jika RT dan RW mempertanyakan alasan Pemko Pekanbaru melakukan mutasi ini.
"Kenapa kondisi begini, pemerintah dengan arogannya memutasi pejabat. Ini pelecehan RT dan RW," tegas Sucipto.
Sementara itu, Ketua Komisi I, Doni Saputra menegaskan pihaknya akan memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru dan juga Sekda M Noer untuk menjelaskan alasan pencopotan lurah-lurah ini.
"Jangan mentang-mentang warganya tidak mau menerima bantuan, lurahnya langsung dicopot, ada 8 lurah yang dicopot. Ini kabarnya ada mutasi jilid dua pula," singkat Doni.
Desas desus mutasi sekaligus pelantikan jilid II sangat santer terdengar, dan bukan tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh Pemko Pekanbaru dalam beberapa hari kedepan. (lipo*1/RO)
GoogleNews
.jpeg)
