PEKANBARU, LIPO - Gubernur Riau, Syamsuar, menyampaikan 9 usulan Pemerintah Provinsi Riau kepada 5 anggota DPR RI asal Riau yang hadir pada acara silaturahmi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati/Walikota, dan tokoh masyarakat Riau, di Balai Pauh Janggi, Gubernuran Riau, Senin (6/1).
9 poin tersebut diantaranya, pertama terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dimana kedepannya dilakukan secara sinergis dan terpadu. Ia pun telah mengeluarkan surat himbauan agar masyarakat tidak membakar lahan dan juga call center pengaduan jika terjadinya karhutla.
“Ada 13 strategi yang dilakukan oleh Pemprov Riau bersama instansi terkait lainnya dalam menanggulangi karhutla tahun 2020 di Riau. Semoga 2020, Riau tanpa kabut asap,†ujar Syamsuar
Poin kedua, Syamsuar mengungkapkan kepada anggota DPR RI yang hadir untuk membantu Pemprov Riau dalam penanganan abrasi pantai di tiga pulau terluar ini menjadi Proyek Prioritas Nasional. Kedua membahas pembangunan kawasan Industri untuk pengembangan hilirisasi terhadap produk primer pertanian, terutama sub sektor perkebunan, migas dan peningkatan jenis dan unggulan produk industri.
Poin keempat, adanya dukungan penyediaan pangan sebanyak 50 peraen dari kebutuhan dan didukung dengan infrastruktur yang memadai. Kelima bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau, seperti jalan tol, sesuai Perpres 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,
Terdiri dari Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai (131,5 km), Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi (185 km), Tol Jambi – Rengat (190 km), Tol Rengat – Pekanbaru (175 km), Tol Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat (175 km).
Poin keenam dilanjutkan Syamsuar, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwsata Nasional (KSPN) di Pulau Rupat (Kabupaten Bengkalis) sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 50 Tahun 2011 yang ke depannya diharapkan menjadi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Poin ketujuh, bagaimana pembangunan sentra perikanan terpadu, untuk komoditas udang, kakap, kerapu, kerang dara yang didukung dengan peningkatan teknologi. Poin kedelapan, terkait relokasi Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru). Dan poin kesembilan, bagaimana meningkatkan kontribusi sektor dan produksi migas.
“Untuk infrastruktur lainnya, kami berharap pemerintah pusat mendukung konektivitas daerah pesisir, perbatasan, pulau terluar dan destinasi pariwisata. Juga infrastruktur Kawasan Industri Tanjung Buton dan Kawasan Industri Kuala Enok. Serta, pembangunan Jalan Kereta Api Trans Sumatera di Provinsi Riau,†kata Gubri.
Sementara itu, anggota DPR RI asal Riau, yang juga mantan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, dirinya bersama anggota DPR RI lainnya, yang menjadi wakil rakyat di pusat akan menjalankan apa yang menjadi keinginan masyarakat Riau, untuk pemerataan pembangunan dengan memperjuangkan anggaran dari pusat.
“Jelas amanah yang diberikan masyarakat Riau, untuk anghota DPR RI ataupun DPD RI itu menjadi tanggungjawab kita. Jadi memang perlu adanya sinergi antara pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan seluruh masyarakat itu lebih baik. Dalam menyampaikan program dan kegiatan maupun juga untuk mendapatkan anggaran, baik melalui program kegiatan ataupun dana bagi hasil ya itu perlu adanya sinergi,†ujar Andi Rahman, biasa ia disapa.
Lebih jauh dikatakan Andi Rahman, banyak anggaran dari pemerintah pusat, melalui APBN untuk bisa disalurkan ke Provinsi Riau. Dan sebagai wakil rakyat pihaknya akan menyampaikannya ke pemerintah, sesuai dengan komisi yang ada masuk di masing-masing anggota DPR RI asal Riau, dan diperjuangkan secara bersama.
“Tentu sebagai fungsinya apa yang disampaikan akan kita parjuangkan, dan juga sekaligus di optimalkan. Sesuai dengan yang ada di pusat, dari apa yang kita lihat, ada sampai tiga sampai empat triliun, dana yang dikelola oleh satker pusat yang berada di Provinsi Riau,†ungkap Andi Rahman.
Sementara itu, dari pertemuan antara Gubernur Riau, bersama anggota DPR RI asal Riau, hanya dihadiri 5 anggota DPR RI asal Riau dari 13 anggota DPR RI. Ketidak hadiran 8 anggota DPR RI yang dipilih oleh masyarakat Riau tersebut membuat kesal tokoh masyarakat Riau.
Seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Riau, yang juga ketua Majelis Kerapatan adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA LAM Riau), Al Azhar, menyesalkan ketidak hadiran 8 anggota DPR RI asal Riau. Apalagi yang tidak hadir tersebut merupakan anggota DPR RI asal Riau yang sudah dua periode menjabat, seperti Idris Laena dari partai Golkar, Jon Erizal dari partai PAN, Effendi Sianipar dari partai PDI P, Nurzahedi dari Partai Gerindra, dan Khairil Anwar dari Partai Keadilan Sosial (PKS) Sedangkan pendatang baru Rahul dari Gerindra, M Nasir dari Demokrat, dan Marsiaman Saragih.
Sementara yang hadir pada acara pertemuan tersebut merupakan putra asli Riau dan bahkan mantan pemimpin di Riau, mantan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dari partai Golkar, mantan Bupati Rohul Achmad dari partai Demokratc mantan Bupati Bengkalis Syamsurizal dari partai PPP, Abdul Wahid dari partai PKB, dan Syahrul Aidi dari partai PKS.
“Janggal wakil rakyat di DPR RI tak ikut. Bahkan ada yang sudab dua kali ini bagian dari bencana dari Riau sendiri, bagaimana mau membangun Riau wakil rakyat tak peduli dari pertemuan ini,†kata Al Azhar.
Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Riau lainnya, Wan Abu Bakar, yang juga mantan Gubernur Riau, ia juga menilai 8 wakil rakyat yang ada di senayan seolah tidak ada bentuk keseriusan dalam membangun Riau.
“Bagaimana kedepan harus tunduk, bisa ndak mereka bersatu.
Hanya lima orang yang hadir, dan delapan orang lagi mana?. Alasan reses yang lima juga juga reses, mereka hadir disini supaya tau bagaimana nasib Riau ini. Komisi badan anggaran keuangan mana?,
Dari situlah terjadinya negosiasi meminta harus lengkap memikirka Riau ini,†tegas Wan Abu Bakar.
Untuk diketahui, pertamuan tersebut sesuai dengan usulan Pemprov Riau, dimana 9 poin tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sesuai dengan Surat Gubernur Riau kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/BAPPEDA/2049, tertanggal 29 Agustus 2019.(lipo*3/hrc)
9 poin tersebut diantaranya, pertama terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dimana kedepannya dilakukan secara sinergis dan terpadu. Ia pun telah mengeluarkan surat himbauan agar masyarakat tidak membakar lahan dan juga call center pengaduan jika terjadinya karhutla.
“Ada 13 strategi yang dilakukan oleh Pemprov Riau bersama instansi terkait lainnya dalam menanggulangi karhutla tahun 2020 di Riau. Semoga 2020, Riau tanpa kabut asap,†ujar Syamsuar
Poin kedua, Syamsuar mengungkapkan kepada anggota DPR RI yang hadir untuk membantu Pemprov Riau dalam penanganan abrasi pantai di tiga pulau terluar ini menjadi Proyek Prioritas Nasional. Kedua membahas pembangunan kawasan Industri untuk pengembangan hilirisasi terhadap produk primer pertanian, terutama sub sektor perkebunan, migas dan peningkatan jenis dan unggulan produk industri.
Poin keempat, adanya dukungan penyediaan pangan sebanyak 50 peraen dari kebutuhan dan didukung dengan infrastruktur yang memadai. Kelima bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau, seperti jalan tol, sesuai Perpres 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,
Terdiri dari Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai (131,5 km), Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi (185 km), Tol Jambi – Rengat (190 km), Tol Rengat – Pekanbaru (175 km), Tol Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat (175 km).
Poin keenam dilanjutkan Syamsuar, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwsata Nasional (KSPN) di Pulau Rupat (Kabupaten Bengkalis) sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 50 Tahun 2011 yang ke depannya diharapkan menjadi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Poin ketujuh, bagaimana pembangunan sentra perikanan terpadu, untuk komoditas udang, kakap, kerapu, kerang dara yang didukung dengan peningkatan teknologi. Poin kedelapan, terkait relokasi Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru). Dan poin kesembilan, bagaimana meningkatkan kontribusi sektor dan produksi migas.
“Untuk infrastruktur lainnya, kami berharap pemerintah pusat mendukung konektivitas daerah pesisir, perbatasan, pulau terluar dan destinasi pariwisata. Juga infrastruktur Kawasan Industri Tanjung Buton dan Kawasan Industri Kuala Enok. Serta, pembangunan Jalan Kereta Api Trans Sumatera di Provinsi Riau,†kata Gubri.
Sementara itu, anggota DPR RI asal Riau, yang juga mantan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, dirinya bersama anggota DPR RI lainnya, yang menjadi wakil rakyat di pusat akan menjalankan apa yang menjadi keinginan masyarakat Riau, untuk pemerataan pembangunan dengan memperjuangkan anggaran dari pusat.
“Jelas amanah yang diberikan masyarakat Riau, untuk anghota DPR RI ataupun DPD RI itu menjadi tanggungjawab kita. Jadi memang perlu adanya sinergi antara pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan seluruh masyarakat itu lebih baik. Dalam menyampaikan program dan kegiatan maupun juga untuk mendapatkan anggaran, baik melalui program kegiatan ataupun dana bagi hasil ya itu perlu adanya sinergi,†ujar Andi Rahman, biasa ia disapa.
Lebih jauh dikatakan Andi Rahman, banyak anggaran dari pemerintah pusat, melalui APBN untuk bisa disalurkan ke Provinsi Riau. Dan sebagai wakil rakyat pihaknya akan menyampaikannya ke pemerintah, sesuai dengan komisi yang ada masuk di masing-masing anggota DPR RI asal Riau, dan diperjuangkan secara bersama.
“Tentu sebagai fungsinya apa yang disampaikan akan kita parjuangkan, dan juga sekaligus di optimalkan. Sesuai dengan yang ada di pusat, dari apa yang kita lihat, ada sampai tiga sampai empat triliun, dana yang dikelola oleh satker pusat yang berada di Provinsi Riau,†ungkap Andi Rahman.
Sementara itu, dari pertemuan antara Gubernur Riau, bersama anggota DPR RI asal Riau, hanya dihadiri 5 anggota DPR RI asal Riau dari 13 anggota DPR RI. Ketidak hadiran 8 anggota DPR RI yang dipilih oleh masyarakat Riau tersebut membuat kesal tokoh masyarakat Riau.
Seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Riau, yang juga ketua Majelis Kerapatan adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA LAM Riau), Al Azhar, menyesalkan ketidak hadiran 8 anggota DPR RI asal Riau. Apalagi yang tidak hadir tersebut merupakan anggota DPR RI asal Riau yang sudah dua periode menjabat, seperti Idris Laena dari partai Golkar, Jon Erizal dari partai PAN, Effendi Sianipar dari partai PDI P, Nurzahedi dari Partai Gerindra, dan Khairil Anwar dari Partai Keadilan Sosial (PKS) Sedangkan pendatang baru Rahul dari Gerindra, M Nasir dari Demokrat, dan Marsiaman Saragih.
Sementara yang hadir pada acara pertemuan tersebut merupakan putra asli Riau dan bahkan mantan pemimpin di Riau, mantan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dari partai Golkar, mantan Bupati Rohul Achmad dari partai Demokratc mantan Bupati Bengkalis Syamsurizal dari partai PPP, Abdul Wahid dari partai PKB, dan Syahrul Aidi dari partai PKS.
“Janggal wakil rakyat di DPR RI tak ikut. Bahkan ada yang sudab dua kali ini bagian dari bencana dari Riau sendiri, bagaimana mau membangun Riau wakil rakyat tak peduli dari pertemuan ini,†kata Al Azhar.
Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Riau lainnya, Wan Abu Bakar, yang juga mantan Gubernur Riau, ia juga menilai 8 wakil rakyat yang ada di senayan seolah tidak ada bentuk keseriusan dalam membangun Riau.
“Bagaimana kedepan harus tunduk, bisa ndak mereka bersatu.
Hanya lima orang yang hadir, dan delapan orang lagi mana?. Alasan reses yang lima juga juga reses, mereka hadir disini supaya tau bagaimana nasib Riau ini. Komisi badan anggaran keuangan mana?,
Dari situlah terjadinya negosiasi meminta harus lengkap memikirka Riau ini,†tegas Wan Abu Bakar.
Untuk diketahui, pertamuan tersebut sesuai dengan usulan Pemprov Riau, dimana 9 poin tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sesuai dengan Surat Gubernur Riau kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/BAPPEDA/2049, tertanggal 29 Agustus 2019.(lipo*3/hrc)
GoogleNews
.jpeg)
