PEKANBARU, LIPO - Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengungkapkan bahwa penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam tiga bulan terakhir mengalami kenaikan signifikan mencapai lebih dari Rp110 miliar. Meski baru berasal dari beberapa item, ia optimistis tren positif ini akan berlanjut.
"Alhamdulillah, dari pajak kendaraan motor dan pajak BBM sudah mengalami kenaikan dalam tiga bulan terakhir. Kurang lebih Rp110 miliar, itu baru dari beberapa item saja," ujar Kaderismanto usai paripurna, 21 April 2026.
Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran OPD dan Pansus Optimalisasi Pendapatan yang terus bergerak. Menurutnya, pemotongan APBD atau Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat justru menjadi hikmah agar daerah lebih giat menggali potensi pendapatan yang selama ini belum maksimal.
"Kita ambil hikmahnya saja, APBD kita dipotong pusat sehingga membuat kita lebih giat lagi menggali semua potensi pendapatan daerah yang ada. Dengan beberapa gebrakan, kami yakin beberapa sektor akan mengalami kenaikan," tegasnya.
Kaderismanto menegaskan, DPRD bersama eksekutif akan terus mendorong percepatan rancangan peraturan daerah serta merevisi sejumlah perda yang berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan. Ia mengaku telah berdiskusi dengan seluruh fraksi di DPRD Riau untuk mendahulukan pembahasan perda-perda tersebut.
Selain itu Kaderismanto mengatakan salah satu sektor yang diharapkan mendongkrak pendapatan adalah pengelolaan perkebunan. Dia mengungkapkan adanya wacana dari pihak Agrinas untuk menyerahkan puluhan ribu hektare perkebunan kepada BUMD Riau. Meski angka pastinya belum ditetapkan, ia menyebut jumlahnya sekitar 20.000 hingga 30.000 hektar.
"Agrinas akan menyerahkan perkebunan itu kepada BUMD kita untuk dikelola. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana sehingga dari sektor ini saja target pendapatan bisa kita tambah," harapnya.
Dia juga menyampaikan kabar baik terkait kuota BBM. Pihaknya telah mendapatkan lampu hijau dari Pertamina untuk memberikan data guna mengidentifikasi konsumen yang membeli BBM dari luar Riau. Selama ini, pembelian di luar daerah menyebabkan pajak tidak masuk ke Riau.
"Nah, pada hari ini kita sudah dapat lampu hijau dari Pertamina untuk memberikan data kepada kita. Sehingga kita tahu peserta-peserta yang tidak membeli BBM dari Riau. Kalau beli tidak dari Riau, pajaknya tidak masuk ke Riau," jelasnya.
Kaderismanto berharap, seluruh pihak terus bergerak dengan kompak antara pimpinan dan seluruh jajaran. Supaya target pendapatan APBD mulai tahun 2027 bisa dicapai maksimal. Ia juga menyebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah direvisi menjadi lebih dari Rp10 Triliun sebagai salah satu syarat untuk semakin giat menggali potensi daerah.
"Mudah-mudahan dengan beberapa gebrakan ini, kita tetap dorong dan dukung bersama-sama agar beberapa target itu betul-betul dapat kita capai maksimal, sehingga APBD sesuai target bisa tercapai," pungkasnya.*****