PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau, Abdullah, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang berhasil berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait penataan kewenangan izin angkutan bermotor umum.
Setelah satu tahun terakhir terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, pekan ini akhirnya diperoleh kejelasan bahwa kewenangan tersebut resmi kembali ke daerah.
Abdullah menyampaikan bahwa dengan kembalinya kewenangan ini, lebih dari 200 pelaku usaha angkutan bermotor dan angkutan umum di Riau kini dapat segera mengurus izin usahanya di tingkat daerah. Pengurusan izin dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) serta Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
"Kami menghimbau, dengan keberhasilan Pemprov ini, seluruh pelaku usaha angkutan bermotor umum untuk segera memperbaiki kembali seluruh perizinannya. Segera dapatkan izinnya kembali di daerah," ujar Abdullah, Sabtu 18 April 2026.
Lebih lanjut, Abdullah menekankan bahwa kepastian hukum ini tidak hanya memudahkan pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, dengan tertibnya perizinan, Pemprov Riau dapat mengurus pajak kendaraan bermotor.
"Dalam hitungan kami, lebih dari Rp20 miliar akan didapatkan oleh Pemprov Riau jika seluruh pelaku usaha segera menyelesaikan kewajiban dan perizinannya. Ini sudah dimudahkan dengan kembalinya kewenangan ke Pemprov Riau," jelasnya.
Politisi PKS ini berharap seluruh pelaku usaha segera melengkapi persyaratan dan berkoordinasi dengan Dinas Perizinan Provinsi Riau. Dia menilai langkah ini untuk menciptakan kepastian usaha sekaligus mendorong kontribusi sektor transportasi terhadap pembangunan daerah.
"Jangan tunda lagi. Manfaatkan kemudahan ini untuk mengurus izin agar usaha berjalan lancar dan daerah pun ikut maju," tutupnya*****
GoogleNews
