LIPO - Menteri Keuangan, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, di kantor Kementerian Keuangan, Sabtu (11/03/23), kemudian dilanjutkan konferensi pers.
Pertemuan itu membahas tentang adanya informasi data PPATK Rp 300 Triliun transaksi mencurigakan.
Dikatakan Sri Mulyani, terkait data PPATK Rp 300 Triliun transaksi mencurigakan sampai Sabtu (11/03/23) siang pihaknya belum pernah menerima data dari PPATK.
"Saya belum pernah menerima data dari PPATK. Informasi yang disampaikan PPATK ke Menkeu tidak sama dengan yang disampaikan kepada Pak Mahfud dan yang disampaikan ke APH. Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu menjelaskan data tsb ke masyarakat agar tidak simpang siur," kata Sri Mulyani yang kembali diunggahnya di akun IG @smindrawati.
Dijelaskan Sri Mulyani, tentang kasus RAT- informasi PPATK kepada Kemenkeu hanya terkait 4 rekening (2016 - 2019) nilai transaksi antara Rp 50 juta - Rp 125 juta. Sementara Informasi PPATK tentang RAT yang dikirim ke pak Mahfud dan APH sejak 2013 menyangkut transaksi belasan miliar rupiah jauh lebih besar.
"Data ini tidak disampaikan kepada Menkeu/Irjen Kemenkeu," lanjutnya.
"Informasi PPATK ke Itjen Kemenkeu dari 2007 sampai dengan 2023 total berjumlah 266 menyangkut 964 pegawai. 185 informasi tersebut adalah atas permintaan Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK," jalas Sri Mulyani.
Dari informasi tersebut kata Sri Mulyani, 352 pegawai menerima hukuman disiplin (126 kasus). Dengan rincian 86 kasus dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). 16 kasus dilimpahkan ditindaklanjuti APH. 31 kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun.
"Tidak ada informasi atau menyangkut pegawai non Kemenkeu," katanya.
Kemenkeu saat ini sedang menginvestigasi 69 pegawai yang beresiko tinggi untuk dilakukan tindakan disiplin sesuai pelanggaran mereka.
"Saya minta Itjen Kemenkeu menyampaikan ke publik perkembangan investigasinya," tegasnya.
"Kami akan terus membersihkan Kemenkeu dari pegawai yang korupsi dan berkhianat. Kami bekerjasama dengan semua pihak. Terimakasih atas dukungannya. Terus bersihkan dari yang kotor dan korup," pungkas Sri Mulyani.
Saya berterima kasih atas dukungan Pak Mahfud kepada saya dan Kemenkeu untuk melakukan pembersihan Kemenkeu dari praktik Korupsi," tutupnya.
Sementara, Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan bahwa penemuan transaksi sebesar Rp300 triliun dalam Kementerian Keuangan RI bukan merupakan kasus korupsi, melainkan pencucian uang.
"Soal Rp300 triliun, berbicara tentang pencucian uang, bukan korupsi," kata Mahfud dalam konferensi pers tersebut.
"Ada transaksi aneh yang melibatkan ratusan pegawai Kemenkeu," lanjutnya.
Sebelumnya, Mahfud mengatakan pihaknya sudah membahas transaksi gelap senilai Rp 300 triliun untuk rentang waktu 2009 sampai 2023 dengan Kemenkeu, dimana transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan pencucian uang. (*1)