CNN Indonesia
Rabu, 18 Nov 2026 06:00 WIB
Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu tersangka dalam penyadapan ilegal terhadap presiden. (Dok.Arsip Polri)
Jakarta, LIPO - Komisi Kode Etik Profesi ( KKEP ) Polri sudah memutus putusan penghentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap dua jenderal tersangka penyadapan ilegal kepada Presiden RI Prabowo Subianto .
Dua jenderal yang telah diputuskan disanksi untuk dipecat adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Ahrie memutuskan untuk PTDH dalam sidang KKEP yang digelar pekan lalu, dan yang bersangkutan mengajukan banding. Sementara itu Irjen Eko memutuskan PTDH dalam sidang etik yang digelar Selasa (17/11) kemarin.
Dalam kasus dugaan penyadapan itu, ada empat tersangka. Dua tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Brigjen TK Masih Jalani Patsus Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menerangkan sidang KKEP terhadap Listyo baru digelar pekan depan.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan,” ujar Isir kepada wartawan, Selasa kemarin.
Kendati demikian, ia belum mengungkap lebih jauh ihwal tanggal pasti pelaksanaan sidang. Termasuk daftar Majelis Sidang KKEP terhadap Listyo.
Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan, tuturnya.
Terpisah, mengutip dari detik.com , Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan komposisi KKEP akan mengikuti peraturan yangberlaku.
Dia menjelaskan aturan mengenai mekanisme transmisi tersebut tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, tepatnya pada Pasal 42.
“Terkait dengan aturan, tentu mekanisme Perpol yang kami sampaikan ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri,” tutur Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa kemarin.
"Tepatnya di Pasal 42 ya. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan," sambungnya.
Adapun susunan majelis dan yang akan memimpin sidang bagi Listyo Sigit, Trunoyudo mengatakan hal itu akan disampaikan lebih lanjut sesuai ketentuan dalam Perpol tersebut.
Nanti akan kami sampaikan sesuai dengan mekanisme Perpol yang kami sampaikan tadi, ucap dia.
Pasal 42 tersebut mengatur susunan organisasi serta ketentuan kepangkatan anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Berikut ini bunyi lengkap Pasal 42:
Pasal 42
(1) Susunan Organisasi KKEP terdiri atas:
a. Ketua;
B. Wakil Ketua; dan
c. Anggota.
(2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota KKEP.
(3) Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
B. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Terduga Pelanggar.
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, tersangka ketiga saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Dalam kasus ini Polri juga telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Kasus dugaan maka itu pun telah naik ke penyelidikan.(***)