PEKANBARU, LIPO - DPRD Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau menyepakati APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,007 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin 16 November 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau Kaderismanto dan dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.
Sebelum persetujuan dilakukan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau menyampaikan laporan hasil pembahasan yang dibacakan juru bicara Banggar, Ginda Burnama.
Dalam laporannya, Ginda menyampaikan sejumlah rekomendasi Banggar kepada Pemprov Riau agar pelaksanaan APBD 2027 berjalan lebih baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ginda menyampaikan salah satu rekomendasi penting adalah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih serius meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Dengan target PAD sebesar Rp6,992 triliun, kita minta pemerintah mengoptimalkan sumber pajak dan retribusi daerah, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi," ujarnya.
Kemudian, Banggar juga meminta Pemprov Riau lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan peningkatan dana transfer dan dana bagi hasil (DBH) yang selama ini cenderung menurun. Pemerintah daerah juga didorong menjemput peluang program dan kegiatan dari kementerian agar lebih banyak anggaran pembangunan pusat masuk ke Riau.
"Selain itu banggar juga meminta Pemprov Riau tidak terus bergantung pada sektor minyak dan gas (migas). Pemerintah perlu mengembangkan sumber ekonomi alternatif, seperti perkebunan, perdagangan, pertanian, jasa, dan industri pengolahan," terangnya.
Dari sisi belanja, Banggar lanjutnya mengingatkan agar pemerintah lebih cermat menggunakan anggaran. Belanja barang dan jasa perlu dikendalikan, sementara porsi belanja modal harus diperhatikan agar manfaat APBD lebih banyak dirasakan masyarakat.
Banggar juga meminta pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan menjadi perhatian pada 2027. Di antaranya pembangunan jalan, irigasi, jembatan, perbaikan ruang kelas dan sarana sekolah, jalan usaha tani, serta rumah ibadah yang membutuhkan perbaikan.
Rekomendasi lainnya menyangkut pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN agar mempertimbangkan kinerja, produktivitas, dan beban kerja secara objektif.
"Kami berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti Pemprov Riau sehingga APBD 2027 tidak hanya fokus pada belanja pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.*****