PEKANBARU, LIPO - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto akan melakukan mutasi besar-besaran terhadap ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di DPRD Riau. Langkah ini santer disebut ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif.
Menyikapi rencana mutasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyatakan, bahwa penyegaran di suatu tempat kerja dan mutasi merupakan hal yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya memperhatikan aspek profesionalisme serta masa adaptasi pegawai di lingkungan baru.
"Penyegaran tempat kerja dan sebagainya itu wajar. Tetapi jangan sampai tidak memperhatikan profesionalismenya, kebiasaan kerjanya, karena masa adaptasi itu juga cukup lama. Jadi itu harus diperhatikan," ujar Edi Basri baru-baru ini.
Ia menambahkan bahwa mutasi pada dasarnya adalah hal biasa dalam birokrasi. Namun, yang menjadi catatan adalah skala pemindahan yang dikabarkan hampir menyeluruh terhadap pegawai Sekretariat DPRD (Setwan).
"Tapi yang besar-besaran seperti ini, yang sampai hampir 99 persen bakal dipindahkan," katanya.
Sebagai lembaga pengawas, Edi Basri menyebutkan bahwa kewenangan DPRD Riau hanya terbatas pada fungsi pengawasan. Adapun kebijakan mutasi pegawai Setwan sepenuhnya berada di ranah eksekutif, yakni Pemerintah Provinsi Riau.
"Kami hanya melakukan pengawasan saja. Tapi kalau persoalan mutasi, itu sudah hal yang biasa," pungkasnya.*****
GoogleNews
