PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Provinsi Riau, mengungkapkan, bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dinilai tidak sehat dan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, setelah puluhan tahun beroperasi, beberapa BUMD disebut belum mampu mengembalikan modal awal, apalagi menghasilkan keuntungan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, usai menggelar rapat evaluasi bersama pihak SPR (Sarana Pembangunan Riau) yang menaungi tiga perusahaan serta satu lembaga bisnis bernama Hotel Aryaduta, di Pekanbaru, Kamis 3 April 2026.
"Kalau kita mau jujur, BUMD kita ini termasuk yang tidak sehat. Dengan jangka waktu operasi puluhan tahun, belum mampu lagi mengembalikan modal. Belum mampu apalagi menghasilkan profit kepada pemerintah," ujar Edi Basri.
Menurutnya, kegagalan ini tanda bahwa pembangunan BUMD di daerah masih belum sukses. Berdasarkan evaluasi internal, salah satu manajer yang telah berpengalaman 18 tahun atau tiga hingga empat kali berganti direktur mengakui bahwa tidak ada komitmen dan konsistensi dalam pengelolaan lembaga yang seharusnya menjadi kebanggaan daerah tersebut.
Dari tiga BUMD yang berada di bawah naungan SPR, hanya SPR Langgak yang saat ini masih memiliki aktivitas bisnis. Perusahaan tersebut tercatat bekerja sama dengan KCL dengan produksi mencapai 400-500 barel per hari.
"Dari hasil kerja sama itu, 35 persen untuk kontraktor (SPR Langga dengan KCL). Hasilnya bisa mencapai Rp250–300 juta per hari dari total Rp400–500 juta per hari. Namun, dari sisi keuangan, masih banyak persoalan. Seharusnya ini sudah memberikan kontribusi terhadap PAD kita," ujarnya.
Sementara dua perusahaan lainnya katanya yaitu Strada dan Bina Lestari, bahkan tidak memiliki kegiatan usaha alias pailit. Begitu juga dengan Lestari yang kini tidak beroperasi.
"Ini menjadi persoalan besar dalam upaya kita menata BUMD untuk memberikan kontribusi pada PAD," tambahnya.
Politisi Gerindra ini berharap evaluasi ini diharapkan pengelolaan BUMD kedepan benar-benar memberikan kontribusi optimal untuk kemakmuran daerah.*****
GoogleNews
