PEKANBARU, LIPO - Kondisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau saat ini mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Atas kondisi ini menjadi kekhawatiran terkait keberlanjutan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Reguler tahun 2026, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
Kekhawatiran tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, Erisman Yahya, bersama seluruh kepala SMA dan SMK swasta di DPRD Riau, Senin 2 Februari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Kadisdik menyampaikan bahwa kondisi keuangan dinas saat ini tidak dalam keadaan baik.
Pihak sekolah swasta pun mempertanyakan kepastian BOSDA Reguler 2026. Pasalnya, jika BOSDA Reguler ditiadakan, dampaknya tidak hanya dirasakan sekolah swasta, tetapi juga sekolah negeri.
Sementara itu, BOSDA Afirmasi dipastikan masih menyasar sekolah swasta bagi peserta didik kurang mampu.
Selama ini, kata Erisman Yahya Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen memberikan BOSDA tidak hanya kepada sekolah negeri, tetapi juga swasta, meskipun besaran BOSDA Reguler antara negeri dan swasta berbeda, dengan sekolah negeri menerima alokasi lebih besar. Selain BOSDA Reguler, sekolah swasta juga mendapatkan BOSDA Afirmasi serta BOSNAS.
“Yang menjadi pertanyaan teman-teman swasta adalah apakah BOSDA Reguler masih ada atau tidak di 2026. Karena jika reguler tidak ada, maka baik negeri maupun swasta sama-sama tidak mendapatkannya. Sementara BOSDA Afirmasi masih tetap ada untuk swasta,” ujar Erisman.
Selain persoalan BOSDA, pihak sekolah swasta katanya juga menyoroti kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Mereka berharap agar tidak seluruh calon siswa diarahkan ke sekolah negeri saja. Menurut mereka, sekolah swasta juga harus diberi agar tetap hidup dan berkembang.
“Pada prinsipnya kami setuju sekolah swasta juga harus hidup. Ini soal mengubah paradigma masyarakat bahwa sekolah tidak hanya bagus di negeri, tapi juga di swasta,” ungkapnya.
Terlebih lagi, di Provinsi Riau terdapat BOSDA Afirmasi bagi siswa tidak mampu yang memungkinkan sekolah swasta juga menggratiskan biaya pendidikan, sehingga sekolah swasta menjadi solusi pemerataan pendidikan.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Swasta Riau, Faisal, mengatakan bahwa persoalan BOSDA Reguler 2026 memang masih dalam tahap pembahasan dan belum bersifat final. Pihaknya saat ini terus mengupayakan komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Ini dampak dari pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat. Kami memahami kondisi tersebut,” kata Faisal.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan juga telah memberikan sinyal kepada sekolah swasta agar bersiap apabila kondisi keuangan daerah memburuk dan anggaran BOSDA Reguler tidak dapat dialokasikan.
“Kalau memang tidak dianggarkan, tentu kami dari SMA dan SMK swasta akan melakukan ancang-ancang apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Meski demikian, pihak sekolah swasta katanya akan tetap berharap Kadisdik Provinsi Riau dapat mengupayakan agar BOSDA Reguler tetap dianggarkan.
“Memang kondisinya tidak baik, tapi bagaimanapun dunia pendidikan harus tetap berjalan. Kami juga terus berupaya memperbaiki mutu pendidikan,” tegasnya.
Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau atas komitmen memberikan BOSDA Afirmasi bagi siswa kurang mampu.
“Kami berterima kasih karena meskipun anggaran sulit, Pak Kadis tetap berkomitmen membayarkan BOSDA Afirmasi selama tiga tahun. Ini menjadi salah satu pengobat bagi sekolah swasta,” pungkasnya.****
GoogleNews
.jpeg)
