PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Riau menyoroti pergantian Direksi PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) sebagai momentum untuk akselerasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap keuangan daerah.
Hal ini disampaikan menyusul diberhentikannya Ida Yulita Susanti dari posisi Direktur dan penunjukan Komisaris Yan Dharmadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur, Jumat 23 Januari 2026 kemarin.
Ketua Komisi III Edi Basri, yang membidangi BUMD, menegaskan bahwa DPRD mendorong untuk kepemimpinan baru di PT SPR nanti segera melakukan terobosan dengan fokus utama adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perubahan ini harus menjadi titik tolak untuk gebrakan baru. BUMD harus menjadi penyangga utama PAD, terutama dalam kondisi APBD yang mengalami tekanan,” tegas Edi Basri, Senin 26 Januari 2026.
Ia menambahkan, optimalisasi pendapatan BUMD ini merupakan langkah untuk mengatasi tantangan fiskal daerah. Yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dari BUMD.
“Kami memiliki harapan besar. Dengan pengelolaan BUMD yang lebih baik lagi kedepannya target kami APBD Riau tahun 2027 dapat melampaui angka Rp10 triliun lebih,” papar Edi.
Hingga saat ini pemerintah Riau masih memproses seleksi Direktur SPR yang baru.
Komisaris PT SPR, Yan Dharmadi, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur mengatakan pasca penunjukannya sebagai Plt akan melaksanakan proses seleksi calon Direktur baru.
"Insyaallah, Minggu depan sudah ada tahapannya," jelasnya belum lama ini.*****
GoogleNews
