.jpg)
LIPO - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Provinsi Riau dilaporkan menunda pembayaran sebesar Rp44 miliar lebih, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi layanan rumah sakit. Rencananya, pergeseran anggaran akan dilakukan pada tahun 2025.
Namun, hal ini memicu respons dari Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang mempertanyakan alasan rumah sakit tersebut memiliki hutang dan defisit keuangan.
Gubernur Wahid menyoroti bahwa pembelian alat medis, gaji karyawan, hingga perbaikan sarana prasarana seharusnya telah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari APBN. "Ini tidak masuk akal. Harus ada perubahan dalam manajemen keuangan rumah sakit," tegas Wahid saat melakukan sidak belum lama ini.
Direktur RSUD Arifin Achmad, Wan Fajratul Maimunah, menjelaskan bahwa operasional rumah sakit memang dibiayai melalui APBD dan BLUD. Namun, ketika Gubernur Wahid menanyakan sumber pendanaan mana yang lebih dominan, Wan menjawab bahwa APBD menjadi sumber utama.
Menanggapi hal ini, Gubernur Wahid meminta agar tata kelola rumah sakit segera diperbaiki, baik dari segi etika karyawan maupun pelayanan kepada masyarakat. "Bagaimana tata kelola rumah sakit ini bisa diperbaiki? Ini harus menjadi perhatian serius," ujarnya.
Selain masalah keuangan, Gubernur Wahid juga menyoroti gedung rumah sakit yang belum berfungsi secara maksimal. Menurutnya, jika tidak ada masalah hukum, gedung tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan.
"Jangan sampai gedung dibangun tapi tidak ada manfaatnya. Kita harus solutif demi pelayanan prima. Kalau ada masalah hukum itu soal lain," tegasnya.
Diketahui, RSUD Arifin Achmad saat ini memiliki hutang sebesar Rp130 miliar, dengan rincian belanja farmasi seperti obat-obatan dan alat kesehatan. Potensi hutang tambahan juga dikhawatirkan akan muncul jika tidak ada perbaikan tata kelola keuangan. Gubernur Wahid meminta rumah sakit untuk segera membuat neraca keuangan yang transparan dan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kita tidak ingin hutang rumah sakit terus membengkak. Segera buat neraca keuangan yang jelas dan tindaklanjuti temuan BPK," pungkas Gubernur Wahid.(***)
GoogleNews
.jpeg)
