.jpeg)
LIPO - Badan angggaran (Banggar) DPRD Riau meminta keterangan terkait jumlah tunda bayar di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau.
Dari hasil keterangan, terungkap bahwa Dinas Kesehatan (Diskes) Riau mencatat tunda bayar sebesar Rp85 miliar lebih.
Kepala Dinas Kesehatan Riau, Sri Sadono, menjelaskan bahwa dari total tersebut, Rp46 miliar lebih telah dibayarkan, sementara sisanya sebesar Rp38 miliar masih belum diselesaikan.
Sri Sadono memaparkan bahwa pembayaran yang telah dilakukan termasuk untuk iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di tingkat kabupaten dan kota. Alasan pembayaran ini dilakukan adalah karena tanggung jawab pembiayaan BPJS dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan proporsi 55 persen ditanggung provinsi dan 45 persen oleh kabupaten/kota.
"Kami khawatir jika tidak dibayarkan, masyarakat tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan," ujarnya, Senin 25 Februari 2025.
Selain itu, Sri Sadono juga mengungkapkan bahwa tunda bayar sebesar Rp85 miliar tersebut terdiri dari berbagai komponen, termasuk kontrak dengan pihak kedua senilai Rp31 miliar yang belum dibayarkan.
Menanggapi hal ini, anggota Banggar DPRD Riau, Ginda Burnama, mempertanyakan proses pengajuan pembayaran Rp46 miliar yang telah dilakukan Diskes ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Menurut saya, tunda bayar ini seharusnya masuk dalam neraca hutang dan perlu ada justifikasi yang jelas," tegas Ginda.
Sri Sadono menjelaskan bahwa pihaknya telah merekap data pembayaran untuk tahun 2024 dan telah menyerahkannya ke BPKAD. Namun, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran.
"BPKAD hanya mampu membayar Rp46 miliar saja," ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Inspektorat telah melakukan review terkait masalah ini, mengingat jika pembayaran tidak dilakukan, BPJS berpotensi memutus kontrak.
Anggota Banggar lainnya, Androy Ade Rianda, turut mempertanyakan besaran PBI yang dibayarkan sebelum terjadi tunda bayar. Sri Sadono menjawab, sebelum tunda bayar, PBI yang dibayarkan mencapai Rp81,77 miliar.
"Untuk tahun 2025, pembayaran masih dalam proses dengan BPJS. Setiap tahun, kami membayar BPJS sebesar Rp249 miliar untuk 800 ribu orang yang menjadi tanggung jawab kami," jelasnya.(***)
GoogleNews
.jpeg)
