LIPO - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau mengkritik Komisi II DPRD Riau yang menggelar rapat tertutup dengan puluhan pengusaha perkebunan sawit pada Selasa (14/1/2025) hingga Rabu (15/1/2025). Walhi menilai langkah tersebut tidak mencerminkan prinsip transparansi publik.
Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim Walhi Riau, Ahlul Fadli, menilai rapat tertutup dapat memicu kecurigaan publik. “DPRD seharusnya menjadi lembaga yang terbuka. Jika rapat digelar tertutup, masyarakat bisa menduga ada hal yang sengaja disembunyikan," ujarnya, Jumat (17/1/2025).
Ahlul menyoroti bahwa permasalahan di sektor perkebunan sawit, seperti konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, belum terselesaikan dengan baik. “Konflik agraria akibat tumpang tindih lahan masih kerap terjadi. Publik berhak tahu jika masalah ini dibahas dalam rapat tersebut,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa DPRD Riau sebelumnya pernah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Monitoring Lahan Kebun Sawit yang menemukan indikasi sekitar 1,8 juta hektare kebun sawit ilegal di Riau.
“Persoalan ini serius dan memerlukan penyelesaian yang jelas, bukan rapat tertutup yang justru menambah kebingungan publik,” tegas Ahlul.
Diketahui, rapat yang berlangsung di ruang medium DPRD Riau tersebut sempat dijanjikan akan diikuti dengan konferensi pers. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang disampaikan kepada media terkait hasil pertemuan.(***)
GoogleNews
.jpeg)
