LIPO - Penggunaan helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet, bersama rekannya menimbulkan kegaduhan di Provinsi Riau.
Helikopter itu diduga digunakan untuk kepentingan partai dan kelompok tertentu. Padahal helikopter PNPB itu hanya diperuntukan untuk kepentingan penanganan karhutla dan ilegal logging.
Banyaknya kecaman, awalnya Eet berdalih untuk meninjau karhutla. Alasan meninjau karhutla pun mendapat cibiran dari masyarakat. Karena untuk melihat titik cukup menggunakan aplikasi tanpa harus memakai helikopter.
"Nanti ada press rilis dari Gubernur," ujar Eet ketika ditemui rekan media usai acara peninjauan posko Karhutla dan Covid-19 di Purna MTQ Riau oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Selasa (25/8/2020).
Rian, salahsatu warga Pekanbaru turut mengecam usai melihat video pemakaian helikopter yang diduga untuk kepentingan partai tersebut.
"Kalau cuma alasannya untuk meninjau titik api, kenapa harus pakai heli segala. Cukup diliat dari aplikasi khan bisa. Apalagi sudah ada aplikasi Dasboard Lancang Kuning. Ngeles aja itu," jelasnya Rian. (25/08).
Sadar alasan meninjau karhutla bikin orang makin tertawa, Indra Gunawan Eet pun berdalih meninjau ilegal logging.
"Tapi terserahlah masyarakat menilai seperti apa tapi ketika saya lewat, memang laporan itu banyak. Kalau masalah Karhutla kan tak mungkin, kita dah punya dashboard Lancang Kuning, bisa dilihat melalui dasboard. Ini ada hari ini illegal logging yang merambah hutan," beber Eet.
Menanggapi soal kegaduhan helikopter BNPB itu, Danlanud RSN Pekanbaru Marsma TNI Ronny Irianto Moningka ST MM memberikan penegasan bahwa kewenangan untuk helikopter itu berada di tangan Gubernur Riau (Gubri). Heli itu digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana itu diduga digunakan untuk hal lain.
"Kami hanya mengatur pelaksanaan penerbangan saja," ungkap Ronny kepada wartawan.
Disampaikan Ronny, ketika Gubri sudah menyebutkan tidak ada masalah, maka pihaknya siap mengatur pelaksanaan terbangnya.
"Di Lanud, heli BNPB itu hanya dititipkan saja," jelasnya.
Ditegaskan Ronny, bahwa memang helikopter itu tidak untuk mengantar orang untuk urusan pribadi melainkan untuk patroli karhutla.
"Kecuali jika heli milik AURI itu baru kewenangan saya," paparnya, sebagaimana dikutip di riaupos.co.
Sementara pengamat kebijakan publik, Rawa El Amady, mengatakan bila terjadi penyalahgunaan helikopter BNPB untuk kepentingan partai politik di Provinsi Riau, berpotensi terjadi kerugian negara karena helikopter tersebut dibayar dengan anggaran negara.
"Ya, penyalahgunaan heli BNPB itu bisa merugikan negara, dan sangat tidak etis," kata Rawa di Pekanbaru, sebagaimana dikutip dari laman online Antara, Rabu (26/8).
Rawa mengatakan hal tersebut terkait beredar luasnya video dugaan penyalahgunaan heli bantuan BNPB oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan alias Eet, untuk kegiatan partai politik. Dua video yang viral menunjukkan Eet menggunakan heli dengan logo BNPB untuk kegiatan Partai Golkar di Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hilir.
"Pertama, itu tindakan korupsi karena heli itu diperuntukkan untuk darurat yang menyangkut negara sementara urusan parpol itu bukan urusan negara. Kalau dihitung sewa maka nilainya cukup besar," kata Rawa yang juga pengajar di Universitas Riau ini.
Selain itu, ia menilai ada indikasi pembohongan publik dengan membuat alasan kepentingan masyarakat namun nyatanya penggunaan heli tersebut untuk kepentingan partai politik.
BNPB dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Riau pada tahun ini menempatkan delapan helikopter bantuan di daerah tersebut. Untuk pengelolaan helikopter dari BNPB sudah diserahkan operasionalnya kepada Pemerintah Provinsi dibantu TNI AU.
Kepala Pusdatinkom BNPB Raditya Jati juga memperingatkan pemerintah daerah yang mendapat bantuan helikopter untuk penanggulangan Karhutla agar tidak menggunakannya untuk kepentingan lain, termasuk untuk kegiatan ormas dan partai politik.
"Heli tersebut diperuntukkan untuk pemantauan Karhutla dan tindakan lain dalam penanganan bencana seperti logistik ataupun evakuasi," katanya.
Sebelumnya beredar dua video di medsos. Dalam video berdurasi sekitar dua menit yang menjadi sorotan publik itu, direkam di Kabupaten Bengkalis, yang saat itu juga bertepatan dengan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Bengkalis pada Sabtu (22/8).
Dari dalam heli dengan nomor registrasi PK-DPM , Ketua DPRD Riau Indra Gunawan dan pengurus AMPG Riau di sebuah tanah lapang. Mereka saat mendarat disambut oleh sejumlah orang mengenakan seragam AMPG dengan teriakan yel-yel "Hidup AMPG, Hidup Golkar".
Video lainnya berdurasi 22 detik, terlihat helikopter berlogo BNPB mendarat dan Ketua DPRD Riau Eet keluar dari helikopter menggunakan kemeja kuning. Eet terlihat disambut sejumlah orang yang mengenakan atribut Partai Golkar. Lokasi tersebut diduga berada di Kabupaten Indragiri Hilir.
Ketika dikonfirmasi, Eet membantah menyalahgunakan heli bantuan BNPB tersebut.
"Jika ada informasi yang mempelintir itu acara parpol, itu salah. Saya murni pergi sebagai Ketua DPRD Riau dalam rangka meninjau karhutla di dapil saya dan daerah lainnya. Saya pakai surat resmi. Jadi, saya rasa wajar," katanya. (***)
GoogleNews
