PEKANBARU, LIPO - Perilisan hasil survey yang masif belakangan ini, merupakan indikator menghangatnya suhu politik jelang tahun 2019. Meski begitu, hasil kerja lembaga survey, terkadang tak sejalan dengan hasil kompetisi pilkada atau pemilu. Fenomena ini membuat kontestan pemilu atau pilkada cendrung bersikap santai atas sebuah survei.
Di Riau, misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah ini, tak ingin menjadikan lembaga survey sebagai tolok ukur utama kompetisi pemilu. Partai yang identik dengan kaum Nahdiyin ini, menganggap sample sebuah survey bisa saja tak cocok dengan kultur sebuah partai.
Dikatakan politisi PKB wilayah Riau, Ade Agus Hartanto. Kegiatan survey yang umumnya memilih masyarakat perkotaan sebagai sample, berpeluang meminimalkan suara PKB.
"Basis PKB itu umumnya di pedesaan, jadi kalau sebuah survey hanya mengutamakan penduduk perkotaan, maka PKB bisa jadi kurang terwakili," ungkapnya kepada liputanoke.com belum lama ini.
Ditambahkanya, tak cocoknya hasil survey dengan raihan suara suatu partai, juga bisa ditimbulkan oleh asumsi lembaga survey terhadap sebuah parpol.
"Misalkan, jika sample untuk PKB hanya menjadikan wilayah Jawa Timur semata. Tanpa memikirkan faktor-faktor lain seperti mobilitas manusia, yang membuat suara PKB dapat tersebar," imbuhnya.
Sekadar diketahui, sebagai salah satu partai bebasiskan masa Islam, PKB pernah menuai hasil survey kurang menggembirakan di tahun 2013. Pasalnya, satu tahun jelang pemilu 2014, PKB diprediksikan mengalami penurunan jumlah pemilih. Hasil survey untuk partai berbasis NU ini, cuma mampu membukukan kisaran suara 4-5%. Kenyataanya, hasil pemilu 2014 menunjukkan PKB mampu meraup suara sebesar 9%.
Kekeliruan lembaga survey atas hasil survey yang mereka bukukan, sempat menarik perhatian akademisi Universitas Indonesia, Fitri Hari. Peneliti di FISIP UI tersebut, mendapati sejumlah lembaga survey memberikan hasil keliru ketika pilgub DKI berlangsung. Fitri bahkan mendorong adanya audit publik untuk beberapa lembaga survey. Pasalnya lembaga survey seperti SMRC,Charta Politica, dan indikator memberikan hasil publikasi yang keliru saat berlangsungnya pilgub DKI. Adapun kekeliruan tersebut meliputi publikasi yang menyatakan selisih suara Ahok dan Anies tipis. Kenyatanya, Anies tampil sebagai pemenang dengan selisih 15 %. (lipo*15)
GoogleNews
.jpeg)
