Jakarta, LIPO-Dua Warga Negara Indonesia (WNI) asal Majene, Sulawesi Barat, dikabarkan hilang di perairan perbatasan Filipina dan Malaysia pada Sabtu, 19 November 2016.
Kedua WNI yang bernama Safarudin dan Sawal merupakan Kapten dan anak buah sebuah kapal Indonesia. Mereka hilang diduga diculik oleh kelompok militan Abu Sayyaf.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai terjadinya kembali insiden penculikan WNI tersebut bukti keamanan di laut perbatasan masih buruk.
"Pengelolaan keamanan laut baik domestik maupun kawasan, masih menghadapi sejumlah persoalan dan tantangan klasik," ujar Khairul dalam pernyataan resminya, Minggu, 20 November 2016.
Menurut Khairul, dari sisi keamanan domestik, pengelolaan keamanan laut kita belum menunjukkan pembenahan yang signifikan meski kasus penculikan relah berulangkali terjadi.
"Meski pemerintah telah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai penjuru, namun pada prakteknya lembaga ini masih tumpul," jelasnya.
"Keterbatasan sarana prasarana pendukung menyebabkan lembaga ini masih harus bergantung pada TNI AL, yang memegang otoritas penuh sebelum hadirnya Bakamla," tandas Khairul.(lipo*3/okz)
Kedua WNI yang bernama Safarudin dan Sawal merupakan Kapten dan anak buah sebuah kapal Indonesia. Mereka hilang diduga diculik oleh kelompok militan Abu Sayyaf.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai terjadinya kembali insiden penculikan WNI tersebut bukti keamanan di laut perbatasan masih buruk.
"Pengelolaan keamanan laut baik domestik maupun kawasan, masih menghadapi sejumlah persoalan dan tantangan klasik," ujar Khairul dalam pernyataan resminya, Minggu, 20 November 2016.
Menurut Khairul, dari sisi keamanan domestik, pengelolaan keamanan laut kita belum menunjukkan pembenahan yang signifikan meski kasus penculikan relah berulangkali terjadi.
"Meski pemerintah telah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai penjuru, namun pada prakteknya lembaga ini masih tumpul," jelasnya.
"Keterbatasan sarana prasarana pendukung menyebabkan lembaga ini masih harus bergantung pada TNI AL, yang memegang otoritas penuh sebelum hadirnya Bakamla," tandas Khairul.(lipo*3/okz)
GoogleNews
.jpeg)
