PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau yang juga politisi Gerindra, Edi Basri, menanggapi aksi demo yang mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dicopot dari jabatannya di DPRD kemarin. Menurutnya, soal pemecatan menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
"Kalau menurut kita, memecat atau dipecat itu kan tergantung otoritasnya Pak Presiden. Tetapi kalau aspirasi adik-adik ini mungkin dengan dalil evaluasi mendorong kinerja itu sah-sah saja," ujar Edi Basri, Jumat 23 Oktober 2026.
Edi juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurutnya bukan hanya terjadi di era pemerintahan sekarang. Ia menilai fenomena El Nino yang berkepanjangan tahun ini membuat proses pengeringan lahan sangat tinggi sehingga memicu karhutla.
"Karhutla ini kan bukan zaman Pak Prabowo saja. El Nino kita terlalu panjang waktunya, maka proses pengeringan itu sangat tinggi, maka terjadilah seperti sekarang ini. Dulu El Nino kita pendek, kita kan tidak ada karhutla," jelasnya.
Ia menilai kondisi ini merupakan hal alami yang juga terjadi di luar negeri. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi ke depan agar lebih siap menghadapi kondisi El Nino apa pun.
"Kita akan lebih evaluasi ke depan bagaimana menangani lebih baik lagi, sehingga nanti bagaimanapun kondisi El Nino-nya, kita siap dengan risiko itu," tambahnya.*****