PEKANBARU, LIPO - Komisi IV DPRD Riau menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Riau dengan fokus membahas pelayanan transportasi penyeberangan, khususnya di UPT Penyeberangan Rupat, Pakning, dan Dumai.
Sekretaris Komisi IV DPRD Riau, Zulfadhli Hamdi, mengatakan rapat tersebut bertujuan mengevaluasi berbagai persoalan yang terjadi agar pelayanan penyeberangan ke depan dapat berjalan lebih baik.
"Intinya rapat hari ini adalah evaluasi terhadap kegiatan Dinas Perhubungan, terutama pelayanan di UPT Rupat, Pakning, dan Dumai supaya ke depan bisa terlaksana dengan lebih baik," kata Zulfadhli, Kamis, 9 Juli 2026.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV katanya juga menyoroti sejumlah persoalan yang sempat menjadi perhatian publik, di antaranya antrean kendaraan yang mengular hingga mencapai sekitar 20 jam pada masa libur panjang serta insiden yang sempat viral di penyeberangan.
Menurut Zulfadhli, pihaknya meminta agar persoalan tersebut segera dibenahi sehingga tidak kembali menimbulkan konflik di lapangan.
"Kami minta supaya ini segera diselesaikan agar tidak lagi terjadi tumpang tindih. Yang terjadi kemarin bukan bentroknya dengan petugas, tetapi warga dengan warga. Ini yang menjadi evaluasi kami," ujarnya.
Ia menjelaskan, lonjakan antrian dipicu meningkatnya jumlah penumpang dan kendaraan pada masa libur Lebaran beserta libur Tahun Baru sehingga kapasitas layanan yang ada tidak mampu mengimbangi tingginya permintaan.
Sebagai solusi, katanya Dinas Perhubungan menyampaikan rencana penambahan dermaga serta peningkatan pelayanan oleh operator penyeberangan.
"Solusi dari mereka, pada semester ini akan bekerja lebih baik lagi dan melakukan evaluasi terhadap petugas-petugas di lapangan," jelasnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti adanya dugaan oknum petugas yang melakukan pelanggaran dengan memberikan prioritas penyeberangan kepada pihak tertentu. Menurut Zulfadhli, Dishub telah memastikan akan memberikan sanksi tegas apabila pelanggaran tersebut terbukti.
"Kalau ada oknum yang nakal, akan ditindak. Sudah disampaikan, apabila petugas terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan dilaporkan kepada pihak terkait," tegasnya.*****