PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, Hardianto, meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan pembenahan sistem pelayanan penyeberangan menyusul terjadinya antrian panjang kendaraan di pelabuhan pada masa libur sekolah.
Menurut Hardianto, masalah penumpukan kendaraan tidak hanya disebabkan tingginya jumlah penumpang saat musim liburan, tetapi juga dipengaruhi pengaturan teknis operasional kapal dan belum optimalnya penerapan sistem pembelian tiket secara online.
"Pengaturan teknis itu sangat penting. Misalnya, melalui aplikasi masyarakat sudah mengetahui kapal mana yang beroperasi, berangkat pukul berapa, serta berapa kapasitas motor dan mobil yang bisa diangkut. Dengan begitu, masyarakat tidak datang bersamaan sehingga penumpukan bisa dikurangi," kata Hardianto, Selasa 30 Juni 2026.
Ia menilai sistem penjualan tiket berbasis aplikasi harus diterapkan secara konsisten. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar calon penumpang terbiasa membeli tiket secara online sebelum datang ke pelabuhan.
"Jangan sampai masyarakat baru membeli tiket saat sudah berada di pelabuhan. Kalau semua sudah tahu jadwal keberangkatan dan sudah memesan tiket secara online, mereka tinggal datang sesuai jam keberangkatan sehingga antrean bisa lebih tertata," ujarnya.
Hardianto menegaskan masyarakat tidak sepenuhnya dapat disalahkan atas kondisi itu. Pasalnya, lonjakan penumpang saat ini terjadi karena bertepatan dengan libur sekolah, dimana banyak warga Bengkalis yang bepergian untuk berlibur maupun mengunjungi keluarga di luar daerah.
"Momentum seperti ini sifatnya sementara atau musiman. Semua orang ingin cepat menyeberang sehingga terjadi kepadatan. Karena itu, pemerintah harus mencari solusi agar pelayanan tetap berjalan baik," katanya.
Politisi Gerindra ini mengaku memahami keterbatasan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menambah armada kapal karena sebagian besar kapal penyeberangan yang beroperasi merupakan kapal sewaan berdasarkan kontrak. Selain itu, kapal milik pemerintah daerah saat ini juga belum beroperasi.
"Kita juga memahami pemerintah daerah tidak bisa begitu saja menambah kapal di luar kontrak yang sudah ada. Ini memang menjadi dilema," ucapnya.
Meski demikian, Hardianto berharap operator bersama pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat untuk mengurai kepadatan, salah satunya dengan menambah frekuensi perjalanan kapal selama masa puncak liburan.
"Kalau memang memungkinkan, trip kapal harus ditambah. Apalagi Bupati Bengkalis pernah menyampaikan rencana layanan penyeberangan 24 jam. Pada kondisi seperti sekarang, kebijakan itu bisa menjadi salah satu solusi agar penumpukan kendaraan tidak berlangsung terlalu lama," pungkasnya.******