KUANSING, LIPO – Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota menggenjot kepatuhan wajib pajak masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk menopang pembangunan daerah.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyoroti masih besarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kuantan Singingi Kuansing. Hingga 2025, total tunggakan PKB di Kuansing mencapai Rp20,7 miliar.
"Kita menyerahkan data tunggakan pajak ke Kabupaten Kuantan Singingi yang nilainya lebih dari Rp20 miliar dengan jumlah kendaraan tertunggak sebanyak lebih dari 85 ribu," kata SF Hariyanto, Sabtu 27 Juni 2026.
Melihat potensi besar itu, SF Hariyanto meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kuansing aktif mensosialisasikan pentingnya bayar pajak kendaraan.
"Kita minta kepada Bapak Bupati, agar semua OPD dapat saling bekerja sama, membantu menyampaikan informasi data kepada masyarakat. Supaya bisa mengingatkan kembali masyarakat untuk membayar pajaknya," ungkapnya.
Menurutnya, sinergi lintas sektor dibutuhkan agar informasi pajak menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
SF Hariyanto menghitung, jika separuh tunggakan bisa dibayar, hasilnya akan signifikan bagi pembangunan.
"Kalau ini dibayar 50 persen saja, bisa juga membangun jalan semenisasi untuk warga Bapak Bupati. Penting tugas kita adalah untuk menjalin kolaborasi, ya itulah kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten," tuturnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Riau Ninno Wastikasari merinci data tunggakan. Dari 205.309 unit kendaraan di Kuansing pada 2025, sebanyak 85.425 unit menunggak dengan total Rp20.777.473.769.
Paling dominan adalah sepeda motor yaitu 78.328 unit dengan tunggakan Rp10.506.591.246. Disusul mobil 7.097 unit, dengan tunggakan Rp10.269.882.523, dengan rincian sebagai berikut:
Mobil barang 3.756 unit dengan tunggakan Rp5.363.169.921, Mobil penumpang 3.276 unit dengan tunggakan Rp4.861.149.921, Bus 24 unit dengan tunggakan Rp28.597.563, dan Kendaraan khusus 41 unit dengan tunggakan Rp16.969.283.
Pemprov Riau menargetkan kesadaran pajak meningkat agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah. Dana itu akan dialokasikan untuk infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.*****